Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, H Supriadi memprotes rencana alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan di daerah itu yang menurutnya masih sangat kecil. <p style="text-align: justify;">"Delapan program prioritas yang telah dibuat harus konsisten dengan nomor urut yang ditetapkan. Ketahanan pangan nomor urut satu, tapi pagu anggarannya kecil hanya sekitar Rp40 miliar. Kita ini bicara prioritas plafon anggaran," ucap Supriadi di Sampit, Senin.</p> <p style="text-align: justify;">Senin pagi, Badan Anggaran DPRD Kotim bersama Pemerintah Kabupaten Kotim membahas Kebijakan Umum APBD dan Priorias dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2014. Rapat kali ini adalah lanjutan setelah beberapa kali rapat serupa untuk pembahasan penyusunan anggaran.</p> <p style="text-align: justify;">Pemerintah daerah telah menetapkan delapan program prioritas. Yakni, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan daerah/desa tertinggal, penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana serta reformasi birokrasi.</p> <p style="text-align: justify;">Dari data rencana alokasi anggaran 2014, ketahanan pangan yang merupakan program nomor urut satu, hanya mendapat anggaran Rp 40,3 miliar. Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding untuk bidang kesehatan yang berada di nomor urut empat namun diusulkan alokasi anggaran sekitar Rp 100,7 miliar.</p> <p style="text-align: justify;">"Harusnya bagaimana upaya kita agar masyarakat tidak sakit, supaya bisa sekolah dan ekonominya meningkat. Penanganan desa tertinggal, programnya seperti apa, jangan sampai justru menjerumuskan kades-kades kita karena tidak bisa mempertanggungjawabkan," tandas Supriadi mewanti-wanti.</p> <p style="text-align: justify;">Menurutnya, SKPD tidak akan bisa berbuat banyak dalam bidang apapun, termasuk ketahanan pangan jika alokasi anggarannya kecil. Untuk itu diharapkan bidang-bidang yang menjadi prioritas harus mendapat perhatian pula dalam hal alokasi anggarannya.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Badan Perenacanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotim, Burhanudin menjelaskan, semua program yang disusun berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Tidak terkecuali untuk program ketahanan pangan, alokasi anggarannya berdasarkan usulan program SKPD terkait.</p> <p style="text-align: justify;">"Untuk program etahanan pangan, setelah kita cek 6,97 persen dari APBD. Kita mengacu pada rencana kerja SKPD. Jadi semua berdasarkan usulan yang ada," kata Burhanudin.</p> <p style="text-align: justify;">Dijelaskannya, anggaran untuk program ketahanan pangan tersebut di sejumlah SKPD sesuai dengan peran intansi masing-masing. Untuk Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dialokasikan sekitar Rp 22,2 miliar untuk berbagai program seperti peningkatan kesejahteraan petani, program ketahanan pangan dan lainnya.</p> <p style="text-align: justify;">Anggaran program ketahanan pangan juga ada yang ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan yakni sekitar Rp 3,7 miliar. Hal itu mengingat ketahanan pangan menyangkut pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya sektor perikanan.</p> <p style="text-align: justify;">"Di Dinas Pekerjaan Umum juga ada alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan karena sesuai bidangnya, nanti dinas ini membantu dalam hal penanganan irigasi dan infrastruktur lainnya," pungkas Burhanudin. <strong>(phs/Ant)</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p>
