DPRD Rapat Internal Bahas Sikap Asisten I

oleh
oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya akan menggelar rapat internal bersama pimpinan Dewan untuk membahas sikap Asisten I Sekretaris Daerah Kubu Raya yang dianggap telah melecehkan lembaga tersebut. <p style="text-align: justify;">"Kita akan menggelar rapat internal anggota Dewan untuk mengambil sikap terhadap pelecehan kelembagaan yang dilakukan oleh Asisten I," kata Ketua Komisi B DPRD Kubu Raya Suprapto di Sungai Raya, Jumat.<br /><br />Suprapto menuturkan, pihaknya masih menyayangkan ungkapan Asisten I Setda Kubu Raya Agus Supriyadi yang mengatakan jika Komisi B DPRD Kubu Raya salah persepsi atas ucapannya dalam rapat dengar pendapat bersama SKPD dan Perusahaan Perkebunan di Kubu Raya.<br /><br />"Rekamannya ada. Kalau Asisten I telah melecehkan anggota DPRD khususnya Komisi B," tuturnya.<br /><br />Saat menyampaikan sambutan dalam rapat itu, lanjutnya, Asisten I malah meminta Komisi B untuk menempatkan fungsinya dalam melaksanakan rapat dengar pendapat tersebut. Hal itu dinilai sebagai suatu pelecehan, apa lagi hal itu disampaikan dalam rapat yang dihadiri banyak pihak dan akibat ucapan itu rapat dengar pendapat tersebut terpaksa dibatalkan.<br /><br />"Makanya, pada Senin mendatang Komisi B akan menggelar rapat kerja bersama pimpinan DPRD Kubu Raya terkait tudingan asisten I yang melecehkan Komisi B pada Rapat Dengar Pendapat, Rabu lalu," kata Suprapto.<br /><br />Sebelumnya, Asisten I Sekda Agus Supriadi mengatakan jika hal ini hanya salah paham.<br /><br />"Dalam hal ini saya sama sekali tidak merasa menyepelekan Komisi B," kata Agus.<br /><br />Agus menceritakan permasalahan awalnya, Komisi B mempermasalahkan pihak perusahaan yang datang dalam rapat dengar pendapat tersebut hanya diwakilkan oleh humas atau kepala bidang, sementara pimpinan perusahaan tidak bisa hadir.<br /><br />Pimpinan Komisi B, kata Agus, mempertanyakan keseriusan perusahaan yang ada dalam berinvestasi di Kubu Raya dengan nada keras, bahkan mengancam akan mengajukan kepada pemkab untuk mencabut izin perusahaan, karena pimpinan perusahaan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat itu.<br /><br />"Dalam sambutan saya, saya hanya mengatakan untuk memastikan pimpinan perusahaan hadir lengkap bersama pemiliknya bukan kewenangan DPRD apalagi Pemkab Kubu Raya, karena mungkin saat diundang oleh komisi B, pimpinan perusahaan tidak berada di Kalbar atau ada keperluan lain, dan itu saya rasa wajar, jadi tidak perlu sampai mengeluarkan ancaman seperti itu. Namun entah mengapa, tiba-tiba pimpinan Komisi B jadi mencak-mencak atas ucapan saya tadi, terus terang saya juga heran," kata Agus.<br /><br />Dia juga menyangkal telah menyatakan Komisi B tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan kepada perusahaan, karena dia hanya mengatakan Komisi B tidak memiliki kewenangan untuk memastikan pimpinan perusahaan hadir.<br /><br />"Yang pasti perusahaan sudah mengutus perwakilannya, saya rasa itu juga sudah cukup, karena saya yakin perwakilan yang diutus bisa menyampaikan apa yang dibahas dalam rapat itu kepada manajemen dan pimpinan perusahaan perkebunan," tuturnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>