DPRD: Satpol-PP Perlu Ditingkatkan Statusnya Menjadi Dinas

oleh

Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengharapkan pemerintah setempat meningkatkan status lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotabaru menjadi dinas, agar tugas pokok dan fungsinya lebih optimal. <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif di sela-sela kunjungan kerja bersama rombongan komisi I di Dinas Satpol PP Kota Yogyakarta, Jumat mengatakan, dengan peningkatan status lembaga, maka dengan kewenangannya bisa melakukan penindakan pada setiap pelanggaran.<br /><br />"Tugas utama Satpol PP adalah menjamin jalannya penegakan hukum berupa pemberlakuan peraturan daerah (Perda) maupun perundang-undangan lainnya seperti peraturan bupati (perbup)," kata M Arif.<br /><br />Diungkapkan dia, keberadaan Satpol PP di Kotabaru banyak belajar di Kota Yogyakarta. Ketika studi banding setahun lalu, lembaga ini masih berstatus sebagai Badan sementara di Kotabaru masih menjadi Kantor.<br /><br />Tapi setahun kemudian, perkembangan yang luar biasa terhadap lembaga tersebut di Kota pelajar karena sudah menjadi Dinas, bersamaan itu Satpol PP di Kotabaru telah meningkat menjadi Badan.<br /><br />Menurut Arif, banyak perbedaan tugas dan kewenangan yang dimiliki lembaga ini dalam upaya penegakan perda dan perundang-undangan, di masing-masing status yang dimiliki, Kantor, Badan dan Dinas.<br /><br />Contohnya di Kota Yogyakarta, dengan statusnya menjadi Dinas, maka kewenangan yang melekat bukan hanya sosialisasi dan penindakan, lebih dari itu sampai pada penyidikan terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran tehadap perda.<br /><br />Kaitannya dengan penindakan dan penyidikan, Satpol PP bekerja sama dengan lembaga yudikatif lainnya baik kejaksaan negeri dan pengadilan negeri setempat, khususnya dalam penanganan tindakan hukum terhadap para pelanggar.<br /><br />Meski demikian, lanjut Arif, penindakan merupakan langkah terakhir yang dilakukan jajaran Satpol PP Kota Yogyakarta, sebelumnya tetap menempuh langkah persuasif seperti pendekatan dan sosialisasi.<br /><br />Sesuai protap dan standar operasi prosedur (SOP), setiap pemberlakuan perda, mereka terlebih dulu menyosialisasikan, jika masih melanggar maka didekati dan ditegur, teguran pertama, kedua dan ketiga, baru kemudian jika tetap melanggar bisa ditindak dan disidik.<br /><br />"Menjamin penanganan yang profesional dan efisien, maka melibatkan unsur yudikatif lainnya meski harus menanggung biaya operasional, seperti biaya bagi hakim yang menyidangkan kasus dengan insentif Rp120 ribu per hari," terang Arif seraya menyebutkan menyiasatinya dengan cara memasukkannya dalam pos anggaran penyidikan Satpol PP. (das/ant)</p>