Rencana Gubernur Kalimantan Timur mendirikan Maskapai Penerbangan Kaltim Airlines dengan modal awal 6 juta dolar AS mendapat persetujuan DPRD setempat, asalkan modal itu bukan dari dari APBD. <p style="text-align: justify;">"Kami sangat setuju pendirian Kaltim Airlines untuk membuka isolasi daerah, terutama di kawasan perbatasan. Namun kami tetap tidak mau jika biaya yang digunakan berasal dari APBD Kaltim," ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Darlis Pattalongi di Samarinda, Rabu.<br /><br />Dilanjutkan, beban APBD Kaltim sangat berat karena masih banyak pembangunan yang harus dilakukan, mengingat sarana dan prasaranan berbagai kebutuhan di Kaltim sangat minim, karena itu Kaltim Airlines harus murni didanai oleh swasta atau investor sehingga tidak mengganggu APBD.<br /><br />Dewan, lanjut dia, menyambut baik gagasan gubernur dalam membuat Kaltim Airlines, apalagi gagasan ini bertujuan untuk pelayanan masyarakat di perbatasan, pedalamandan dan daerah terpencil yang memang sangat sulit, bahkan ada daerah yang belum bisa diakses lewat jalan darat.<br /><br />"Jadi prinsipnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung gagasan ini, namun perlu digaris bawahi, kami ingin dalam pendirian Kaltim Airlines ini tidak menguras dana dari APBD," ucapnya.<br /><br />Dikatakannya, bercermin dari pengalaman yang ada, seperti Riau Airlines, dewan tidak ingin ancaman kerugian yang saat ini dialami oleh Provinsi Riau itu juga dialami pada Kaltim Airlines di masa mendatang.<br /><br />Dampak kerugian di Riau Airlines tersebut, kata dia, merupakan kerugian bagi daerah. Itu merupakan cermin kegagalan yang tidak perlu dicontoh di Kaltim.<br /><br />Sebagai langkah untuk menghindari kejadian fatal seperti ancaman kerugian, maka Darlis mengusulkan agar pengelolaan Kaltim Airlines diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta, karena pihak swasta biasanya lebih profesional dalam mengelola, sekaligus tidak membebani APBD.<br /><br />Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan tidak akan ada lagi gagasan yang diciptakan pemerintah provinsi yang menguras APBD. Hingga saat ini pun belum terpikirkan penyertaan modal dari APBD Kaltim untuk gagasan pendirian Kaltim Airlines ini.<br /><br />"Siapapun pemiliknya, yang penting Kaltim Airlines ada di Kaltim untuk melayani masyarakat Kaltim. Namun jika pemerintah di kabupaten juga ingin memodali, kami tidak bisa mengahalangi," kata Awang. <strong>(das/ant)</strong></p>
