DPRD Soroti Kebijakan Pemkab Melawi

oleh
oleh

Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Melawi kembali melakukan Rapat Paripurna ke 16 masa sidang ke III tahun 2017, Senin (27/11) di ruangan paripurna DPRD Melawi. Agenda paripurna tersebuyt penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Melawi tentang Raperda APBD Tahun anggaran 2018. <p style="text-align: justify;">Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, bersama dua unsur pimpinan lainnya, Iif Usfayadi dan Kluisen tersebut, dihadiri Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya serta sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Melawi. <br /><br />Banyak sekali sorottan dari fraksi-fraksi terhadap kebijakan pemerintah serta pencaapaian kinerja pemerintah. <br /><br />Seperti yang disampaikan Yosef Fery Chin dari Fraksi PDI perjuangan. Ia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa anggaran tahun ini merupakan sidang yang paling cepat dilakukan yakni pembahasan hanya dalam waktu satu  hari. Sebagai badan aggaran, dirinya secara pribadi belum mampu memahami dan menterjemahkan secarah utuh dan menyeluruh apa yang di laporkan kepada pimpinan lembaga, dikarenakan pembahasan hanya membahas dinas pendidikan. <br /><br />“Kita bertanya kenapa bisa seperti itu, dikarenakan hari itu juga pembahasan dan hari itu juga pemerintah menyerahan RKA, ini menurut fraksi PDI- Perjuangan adalah kekeliruan yang sangat fatal dan perlu perubahan yang lebih terencana sesuai dengan janji kampanye bupati terpilih tidak sama sekali tercermin dalam meningkatkan sumber daya aparatur sipil negara yang profesional, guna mewujudkan tatanan pemerintahan yang akuntabilitas, menurut pandangan fraksi kami ini masih jauh panggang dari api,” ungkapnya.<br /><br />Kemudian, lanjutnya, menurut fraksi PDI Perjuangan, mengingat bahwa tahun anggaran 2018 hanya tinggal beberapa hari lagi akan berakhir, sesuai dengan surat edaran gubernur pemeritah daerah harus mampu menyelesaikan APBD murni tahun ini diakhir bulan November. Namun demikian harapan yang besar terhadap upaya-upaya pelaksanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan  masyarakat Melawi menurut pandangan fraksi PDI Perjuangan, belum berjalan on the right track.<br /><br />Pria yang akrab disapa Afat tersebut mengatakan, ada beberapa point yang perlu menjadi perhatian urgen jawaban pemerintah daerah, yakni Komisi I masih menerima laporan masyarakat, masalah pengangkatan tenaga honorer per 31 desember 2005, yang masih tersisa 121 orang dan belum mendapat jatah pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemkab Melawi.<br />Sudah sejauh mana langkah-langkah Pemerintah Melawi menyelesaikan permasalahan ini.<br /><br />“Hal ini penting disampaikan karena menurut informasi yang fraksi PDI Perjuangan terima, bahwa pejabat terdahulu  tidak berlaku adil dalam masalah ini, karena ketidak adilanlah yang membebani kinerja kita menjadi turbulensi dan guncangan-guncangaan seperti ini, ini  tidak perlu terjadi seharusnya jika pejabat berlaku adil. Sesuai surat edaran nomor 05 tahun 2010 tentang pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007,” terangnya. <br /><br />Ia mengatakan, menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada badan kepegawaian negara dan kementerian aparatur negara masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007. <br /><br />Sesuai dengan peraturan ini maka ketegori 2 hanya menerima pns yang penghasilannya dari dana komite, untuk itu kami meminta agar bupati beserta jajaran lebih concern dalam hal penyelesaian permasalahan ini hinga masyarakat melawi merasa terjamin atas kepercayaan  publik dalam mengelola hak-hak masyarakat  yang masuk dalam penggangkatan kategori 2 tersebut.<br /><br />kepada kepala dinas pekerjaan umum, agar bisa menganggarkan jembatan gantung mawang mentatai yang rusak akibat bencana alam pada beberapa waktu yang lalu. Keadaan sungai tersebut selalu mengalami surut pasang, apalagi dimusim hujan ini. Ia berharap agar jangan terjadi insiden yang menimbulkan korban jiwa, karena jembatan tersebut merupakan akses bagi masyarakat untuk kegiatan perekonomian dan pendidikan bagi anak-anak didesa mawang mentatai.  <br /><br />“Masyarakat sangat berharap pembangunan jembatan tersebut direalisasikan pada tahun anggaran 2018. Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, kami mendapat informasi bahwa masyarakat akan turun ke nanga pinoh untuk menghadap bupati melawi terkait dengan pembangunan kembali jembatan gantung tersebut,” katanya.<br /><br />Sementara itu, Mosis selaku juru bicara Fraksi Persatuan Restorasi Kebangkitan Nurani memberikan suatu  berupa saran, pendapat atau masukan serta pertanyaan, kepada Pemerintah untuk menganggarkan pembangunan asrama putra mahasiswa Melawi yang berada di Pontianak tepatnya di jalan sepakat 2 gang anggrek. Karena kondisi asrama Melawi sudah sangat memprihatinkan jika di lihatdari kondisi fisik bangunan asrama, asrama Melawi selama bergulirnya pemerintah belum ada sentuhan bantuan dari pemerintah secara langsung, mohon tanggapannya dan penjelasannya.<br /><br />“Kemudian kami meminta penjelasan pemerintah terhadap tempat sampah yang berada di ruang lingkup kota, karena masih adanya sampah menumpuk yang belum di ambil  dari tempat sampah  oleh petugas kbersihan sehingga baunya menyengat dan berdampak pada lingkungan. Ini perlu kita perhatikan bersasama karena selain mempengaruhi lingkungan sekitar, sampah yang menumpuk juga akan membahayakan kesehatan, mohon penjelasannya,” ucapnya.<br /><br />Selain itu, Fraksi Persatuan Restorasi Kebangkitan Nurani meminta pemerintah juga memerhatikan dan mempertimbangkan lagi untuk kenaikan gaji petugas kebersihan di lingkunan kota Kabupaten Melawi. Baik itu pengangkut sampah di kota maupun petugas kebersihan lainnya seperti tukang sapu di jalan.<br /><br />“Kemudian segala persoalan yang terjadi berkaitan dengan pembangunan jembatan gantung sokan, Jembatan Sungai Pinoh Kecamatan Tanah Pinoh, Jembatan Sungai Kobrak Kecamatan Belimbing dan Jembatan Melawi ini yang mana telah menjadi sorotan dari masayarakat. Mohon pemerintah benar benar serius untuk menangani persoalan tersebut karena jembatan tersebut sangat menjadi sebuah harapan masyarakat Melawi khsusnya,” ucapnya.<br /><br />Selanjutnya, Fraksi Persatuan Restorasi Kebangkitan Nurani selau mengingat dan mengaharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan infrastruktur tepatnya pembangunan jalan tanah pinoh barat, karena akses jalan menuju tanah pinoh barat sangat sulit  di lalui karena kerusakan jalanyang parah. Apalagi saat ini musim hujan yang pastinya sangat sulitnya di lalui karena kondisinya jalan yang rusak dan licin sehingga dapat membahayakan pengguna jalan.<br /><br />“Kami juga mengharapkan kepada pemerintah untuk secara khusus menyoroti sektor infrastruktur ,pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting, mengingat keberhasilan sektor pendidikan dan kesehatan akan menunjukan kualitas kesejahtraan rakyat dan jangan hanya ini menjadi sebuah wacana program pemerintah tanpa ada realisasinya. tapi harus benar benar di prioritaskan agar dapat di rasakan oleh masayarakat khusunya untuk masayarakat Melawi,” pintanya.<br /><br />Kemudian, di bidang infrastuktur khususnya jalan kabupaten di kecamatan belimbing yaitu rute dari simpang batu nanta menuju desa belonsat, guhung minta di anggarkan pada tahun 2018 ini. <br /><br />“Karena jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian dari beberapa desa yang berada di dalam khusunya besa desa ex transmigrasi,” paparnya. (KN)</p>