Anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Kalimantan Timur menagih janji pihak Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM, yakni akan menambah stok berbagai jenis minyak pada sejumlah SPBU di daerah itu. <p style="text-align: justify;">"Kenyataannya, BBM masih bermasalah terbukti terjadi antrian panjang. Padahal, saat melakukan Sidak (inspeksi mendadak), bulan lalu, Pertamina berjanji akan menambah 10 kilo liter suplai BBM di semua SPBU di Kaltim," ujar salah seorang anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) Syaifuddin DJ dihubungi di Samarinda, kemarin.<br /><br />"Empat hari setelah Sidak maka pembelian BBM di sejumlah SPBU akan normal kembali atau tidak terjadi antrian," katanya meniru janji pihak Pertamina saat Sidak beberapa waktu lalu.<br /><br />Komisi III khususnya dari daerah pemilihan (Dapil) IV, yakni Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, kata dia melakukan kunjungan untuk melihat langsung antrian BBM dan kerusakan jalan di wilayah utara Kaltim tersebut.<br /><br />"Mulai hari ini (Kamis) kami melakukan kunjungan untuk melihat langsung kondisi antrian di SPBU dan jalan rusak yang menghubungkan ketiga kota tersebut," katanya.<br /><br />"Antrian BBM memang sudah tidak terjadi lagi di Samarinda tetapi masih terus berlangsung di pedalaman dan ketiga kota itu. Padahal, saat itu kami menekankan agar pihak Pertamina mengatasi kelangkaan BBM di seluruh Kaltim," ungkap Syaifuddin DJ.<br /><br />Hingga saat ini lanjut dia, kelangkaan BBM masih terjadi di sejumlah daerah di Kaltim.<br /><br />Bahkan, kelangkaan BBM khususnya jenis premium (bensin) tersebut lanjut politisi Partai Gerindra Kaltim itu sudah berlangsung lebih satu bulan.<br /><br />"Pertamina harus segera mengatasi kelangkaan tersebut dan jika memang ditemukan ada penyimpangan maka sebaiknya langsung diserahkan ke kepolisian," kata Syaifuddin DJ.<br /><br />Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Wibowo Handoko yang menilai, kelangkaan BBM di Kaltim tersebut disinyalir akibat adanya kesalahan distribusi.<br /><br />"Jika stok tetap tersedia berarti ada sesuatu terjadi pada rantai distribusi BBM sehingga pihak Pertamina harus segera mencari kesalahan tersebut agar kelangkaan BBM di Kaltim tidak berlarut-larut," kata Wibowo Handoko.<br /><br />Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kaltim itu mendesak pihak Pertamina untuk menindak pengelola SPBU yang melakukan kecurangan.<br /><br />"JIka menemukan ada indikasi kecurangan termasuk menjual BBM ke pengecer maka seharusnya Pertamina langsung menindak tegas pengelola SPBU tersebut," ujarnya.<br /><br />"Kondisi yang terjadi di Kaltim sudah dapat dikatakan sebagai kejadian luar biasa sebab sudah berlangsung lama dan tidak seharusnya masyarakat yang berada di daerah penghasil minyak justru kesulitan BBM," katanya menambahkan.<br /><br />Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Gamalis juga menilai, kelangkaan BBM yang dialami warga Kaltim tidak seharusnya terjadi jika tata aturan distribusi BBM berjalan dengan baik.<br /><br />"Saya telah mengunjungi beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan disana tidak terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di Kaltim. Saya melihat, ada kesalahan pada distribusi BBM sebab tidak mungkin terjadi kelangkaan disebabkan adanya pengecer sebab mereka (pengecer) sudah ada sejak lama namun kelangkaan baru saja terjadi," katanya.<br /><br />"Pihak Pertamina, pemerintah daerah dan polisi harus segera mengatasi kelangkaan tersebut sebab ini eksesnya sangat luas termasuk berdampak pada kenaikan harga sembako, terganggunya aktifitas masyarakat serta kerugian materil," ujar dia.<br /><br />"Kelangkaan itu sampai saat ini masih terus terjadi di pedalaman Kaltim dan kondisi ini cenderung terus berulang," ujar Gamalis menambahkan. <strong>(das/ant)</strong></p>
