DPRD Tak Permasalahkan Pejabat Dari Putra Daerah

oleh

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak mengaku penentuan pejabat di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang memprioritaskan putra daerah tidak perlu dipermasalahkan. <p style="text-align: justify;">Sepanjang penentuan putra daerah tersebut memenuhi persyaratan perundang-undangan dan memiliki pengalaman untuk mengisi jabatan di SKPD ya dibenarkan, kata Razak di Palangka Raya, Senin.<br /><br />"Memberikan kesempatan kepada putra daerah agar lebih maju, saya kira tidak salah. Prioritas itu juga kan sebagai upaya agar putra daerah sejajar dengan dari daerah-daerah lain. Ya berilah kesempatan,  tambahnya.<br /><br />Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kalteng ini menyebut penentuan pejabat di lingkungan SKPD tidak terlepas dari unsur politis, sehingga adanya pertimbangan lain selain persyaratan menurut peraturan yang dilaksanakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).<br /><br />Dia mengatakan, intervensi politik dalam penentuan pejabat SKPD tidak hanya terjadi di Kalteng tapi juga di seluruh Indonesia. Namun intervensi tersebut tidak merugikan hak-hak orang lain dan tujuannya selalu demi kemajuan bersama.<br /><br />"Tapi bukan berarti ASN yang mengisi jabatan di SKPD perwakilan dari partai politik. Itu tidak benar. ASN itu kan dilarang berpolitik. Kalau intervensi politik pasti ada," ucap Razak.<br /><br />Wakil Ketua DPRD Kalteng itu menilai komposisi ASN yang mengisi jabatan SKPD di lingkungan Pemprov mayoritas sudah sesuai pendidikan maupun kemampuan personal dan pengalaman.<br /><br />Mengenai adanya tanggapan negative masyarakat terhadap komposisi jabatan struktural SKPD, dirinya menganggap hal itu biasa dan bentuk respon yang baik terhadap pemerintahan.<br /><br />"Pasti ada pejabat di SKPD yang dinilai masyarakat belum berkinerja sesuai harapan. Saya melihat pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng sudah sangat bagus," demikian Razak. (das/ant)</p>