DPRD : Target Pertumbuhan Ekonomi Pontianak Bebani Nasional

oleh
oleh

Sekretaris Komisi Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Pontianak Uray Samiazi menyatakan, rendahnya target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah kota setempat akan membebani secara nasional. <p style="text-align: justify;"><br />"Seharusnya, Pemkot Pontianak tidak hanya mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen atau dibawah angka nasional sebesar 6,5 persen," kata Uray Samiazi di Pontianak, Senin.<br /><br />Ia menjelaskan, seharusnya Pemkot Pontianak yang saat ini dipimpin oleh Sutarmidji, bekerja keras untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi diatas angka nasional sehingga tidak menjadi beban nasional.<br /><br />"Karena dengan pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen maka investasi yang dibutuhkan akan lebih besar dari Rp5,2 triliun yang ditetapkan pada APBD murni," ungkapnya.<br /><br />Menurut dia, Pemkot Pontianak tidak hanya bertanggungjawab pada penggunaan dana APBD yang jumlahnya hampir mendekati Rp1 triliun tetapi bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan angka Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mendekati Rp14 triliun hingga Rp15 triliun.<br /><br />Sementara itu, PDRB perkapita konstan lebih besar dari yang ditetapkan pada APBD murni Rp12,5 juta agar angka konsumsi perkapita lebih besar dari batas kemiskinan yang akan ditetapkan Badan Pusat Statistik tahun 2011.<br /><br />Data BPS Kalbar, mencatat PDRB Kalbar triwulan II menurun sebesar 1,28 persen dibanding triwulan I. Turunnya PDRB triwulan II dipicu karena turunnya kinerja di sektor pertanian yang minus sebesar 16,63 persen.<br /><br />Sebelumnya, Kepala BPS Kalbar Iskandar Zulkarnain menyatakan, Provinsi Kalbar termiskin atau berada urut terbawah dari empat provinsi di Pulau Kalimantan.<br /><br />"Penduduk miskin di Kalbar sebanyak 380.110 orang atau 8,60 persen, disusul Kalimantan Timur 247.900 orang atau 6,77 persen, Kalimantan Tengah 146.910 orang atau 6,56 persen dan Kalimantan Selatan 194.620 orang atau 5,29 persen," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan, kalau dibanding dengan Maret 2010 penduduk miskin di Kalbar berkurang 48.650 orang atau turun sebesar 0,42 persen.<br /><br />Penurunan penduduk miskin terjadi di pedesaan dari 10,06 persen menjadi 9,59 persen sedangkan di perkotaan naik dari 6,31 persen menjadi 6,33 persen. Namun dibanding dari sisi jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan masih lebih banyak dibanding di daerah perkotaan, masing-masing sebanyak 295.640 orang dan 84.470 orang.<br /><br />"Pengukuran kemiskinan yakni menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang kami ukur dari sisi pengeluaran," kata Iskandar. <strong>(phs/Ant)</strong></p>