Anggota Fraksi Reformasi Keadilan Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Kubu Raya, Jauhari Ja’far mengatakan, pemerintah perlu melakukan penataan aset daerah terutama peningkatan pendapatan dari aset alat berat yang selama ini masih belum dimanfaatkan dengan baik. <p style="text-align: justify;">"Tujuh fraksi di DPRD Kubu Raya memang sudah menerima dan sepakat menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Realisasi APBD 2010 untuk diPerdakan. Itu disampaikan dalam sidang paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD," kata Jauhari, di Sungai Raya, Minggu.<br /><br />Namun, katanya, beberapa item tetap menjadi sorotan dan kritikan dari tujuh fraksi di antaranya mendesak pihak eksekutif segera menarik retribusi terhadap aset daerah berupa alat berat.<br /><br />Menurutnya, ketujuh fraksi yang ada di DPRD Kubu Raya, yakni RKNR, Golkar, DKDS, PAN, PPP, PDIP, serta Demokrat juga meminta pengelolaan keuangan mesti diperbaiki agar tidak lagi menjadi temuan BPK RI, sehingga predikat keuangan Kubu Raya disclaimer.<br /><br />Menyikapi aset daerah berupa alat berat, Fraksi RKNR menilai perlu ditarik retribusi dalam hal sewa-menyewa sehingga hasilnya dapat menjadi pendapatan daerah.<br /><br />"Aset daerah berupa alat berat mesti segera ditarik retribusi agar hasilnya menjadi pendapatan daerah," kata Jauhari.<br /><br />Sementara itu, dari Fraksi PAN juga mengatakan, Pemerintahan Kabupaten mesti transparan dalam pengelolaan retribusi alat berat itu nantinya. "Hendaknya dapat dikelola secara transparan," kata Juru Bicara Fraksi PAN, Raqib.<br /><br />Ungkapan yang sama disampaikan Fraksi PDIP melalui Juru Bicaranya, Asmarahadi yang meminta agar segera dibuatkan payung hukum untuk sewa menyewa alat berat tersebut.<br /><br />"Alat berat seperti eksavator ini mesti dibuatkan payung hukum sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dalam pelaksanaannnya," kata dia.<br /><br />Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotien yang hadir pada kesempatan itu menyebutkan bahwa, masukan dari fraksi-fraksi tersebut akan ditampung dan ditindaklanjuti ke masing-masing SKPD.<br /><br />"Masukan ini dalam rangka untuk perbaikan sehingga menjadi bahan evaluasi dan perencanaan yang matang ke depannnya," kata Andreas.<br /><br />Diakui Andreas, Pemerintah belum maksimal dalam pengelolaan aset daerah. Karena itu masukan dari DPRD akan ditindak lanjuti ke masing-masing SKPD.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
