Dua Anggota Dewan Saling Bela Masyarakat

oleh
oleh

Pertemuan antara pekerja perkebunan yang tergabung dalam SPBUN diruang rapat paripurna, Kamis (02/02/2012) berlangsung alot. Ini terkait tuntutan agar dewan segera merespon dengan turun kelapangan secepatnya. <p style="text-align: justify;">Adalah Zainudin dari Partai Golkar yang menyatakan jika limit waktu 7 hari yang disampaikan dewan untuk merespon permintaan pekerja agar segera turun kelapangan adalah waktu yang tepat.<br /><br />“Kita tidak serta merta bisa langsung memutuskan hari ini diminta hari ini pula kita kelapangan. Kita perlu persiapan dan dewan ada mekanismenya,” ujarnya.<br /><br />Sementara mengenai permintaan perlindungan keamanan yang di inginkan pekerja, menurut Zainudin tidak hanya dilihat dari satu pihak saja.<br /><br />“Bapak datang ke sini ingin mengamankan karyawankan? Juga ingin mengamankan hak-hak bapak-kan? Maka termasuk juga warga Dait, Pengkadan dan Jangkang bapak juga harus amankan. Karena mereka juga punya hak untuk bekerja di situ. Ini demi keamanan kita semua!” tegas Zainudin.<br /><br />Dirinya meminta agar permasalahan di lihat dengan jernih dan tidak dicampur adukan dengan persoalannya.<br /><br />“Bapak menyatakan merasa terganggu dengan mereka, maka mereka yang dianggap mengganggu pekerjaan yang harus kita urus,” katanya.<br /><br />Untuk itu, lanjutnya perlu ada komunikasi yang dirinya nilai belum pernah dilakukan selama ini sejak kasus mencuat.<br /><br />“Mereka juga adalah keluarga kita, maka pendekatannya harus pula dengan cara kekeluargaan. Kalau kita membawa masalah ini dengan hati panas maka apa yang terjadi nantinya,” tandas Zainudin.<br /><br />Sementara itu Wiwin Erlias dari PKS menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi dengan para pekerja di perkebunan. Masalah ini, menurut Wiwin sudah dirinya sampaikan pada aksi demo sebelumnya bahwa tidak ada hak masyarakat secara hukum untuk melakukan pencaplokan ataupun pematokan tanah-tanah PTPN 13.<br /><br />“Selagi belum ada kekuatan hukum tetap berupa ijin HGU atau pencabutan HGU, maka lahan tersebut sepenuhnya milik negara,” ungkap Wiwin.<br /><br />Artinya, lanjut Wiwin penguasaan hak atas tanah orang lain oleh orang yang berbeda memiliki konsekuensi hukum karena ada UU yang mengaturnya.<br /><br />Dirinya juga menyatakan mendukung upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan, selain itu aparat keamanan juga harus memberikan perlindungan agar masyarakat dapat kembali kerja.<br /><br />“Selain itu penyelesaian atas masalah yang terjadi juga harus melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di daerah,”katanya.<br /><br />Wiwin sendiri ketika mendapatkan salam dari para buruh, sempat menangis saat berpelukan dengan buruh.<strong> (*)</strong></p>