Dua Cakades Kalah Adukan Pemenang Menggunakan Ijazah Palsu

oleh
oleh

Kalah dalam pertarungan Pemilihan kepala Desa (Pilkades) Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh, Ucang dan Kasim mengadukan Suparjan, cakades terpilih atas dugaan penggunaan ijazah paket B palsu ke BPMPD Melawi.Sang pengadu merupakan calon kandidat kades yang kalah dalam Pilkades di desa tersebut. <p style="text-align: justify;">Ditemui di Nanga Pinoh, Kamis (17/11) kemarin, keduanya menyampaikan soal dugaan penggunaan ijasah palsu oleh Suparjan, cakades nomor urut dua dalam Pilkades Tembawang Panjang. Ijasah palsu tersebut adalah ijasah paket B yang dikeluarkan oleh Disdik pada tahun 2010 lalu.<br /><br />“Kami sudah laporkan ke camat, BPMPD hingga DPRD. Inti laporannya adalah dugaan soal indikasi ijasah palsu. Jadi kami memang curiga kalau ijasah yang digunakan yang bersangkutan ini bermasalah,” kata Ucang didampingi Kasim.<br /><br />Ucang memaparkan dirinya  baru melakukan pengecekan terhadap ijasah paket B milik Suparjan tak lama usai selesai perhitungan suara di desa Tembawang Panjang. Dari penelusuran mereka berdua di dinas pendidikan, ternyata tak ada nama Suparjan pada tahun pelaksanaan ujian paket B tahun itu. Justru dari dua PKBM yang menjadi penyelenggara paket B yang muncul adalah nama orang lain.<br /><br />“Maka tak tahu juga apakah ada keteledoran panitia saat mengecek berkas calon. Maka kami minta agar panitia pilkades meminta Suparjan menyerahkan ijasah paket B asli untuk di cek di disdik, karena saat mendaftar yang diminta adalah fotocopy ijasahnya saja. Panitia juga kami minta mengecek ijasah kami, siapa tahu punya kami juga palsu,” terang Ucang.<br /><br />Ucang serta Kasim kompak menyatakan tidak mempermasalahkan hasil Pilkades di desa Tembawang Panjang yang telah memenangkan Suparjan. Namun, ia tak bisa membiarkan soal penggunaan ijasah palsu ini, karena menurutnya pemimpin jangan melanggar hukum.<br /><br />“Maka kami dalam surat pengaduan ini meminta agar dilakukan penunda pelantikan dan pembatalan hasil Pilkades. Kami meminta agar cakades yang bermasalah ini digugurkan dan diganti dengan cakades yang meraih suara terbanyak berikutnya, yakni Ucang,” kata Kasim.<br /><br />Dihubungi terpisah, Ketua Panitia Pilkades Tembawang Panjang, Basri mengakui sudah mengetahui soal aduan dua cakades yakni Ucang dan Kasim yang menggugat keabsahan ijasah paket B milik Suparjan.<br /><br />“Masalah dugaan ijasah palsu atau bukan, berdasarkan perbup, yang diminta dalam persyaratan calon kades adalah fotocopy ijasah yang dilegalisir. Menurut pendapat kami, kalau ijasah sudah dilegalisir berarti tidak diragukan keabsahannya,” kata saat dihubungi melalui seluler, Jumat (18/11) siang.<br /><br />Panitia, lanjut Basri juga sudah meminta surat pernyataan dari masing-masing calon, segala keabsahan berkas pencalonan kepala desa itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon kades.<br /><br />“Masalah palsu atau tidak, kita tidak mengetahuilah. Soal bertanding itu biasalah ada menang ada kalah. Untuk sementara panitia siap menerima keluhan atau komplain dari siapa saja. Hanya untuk penyelesaian permasalahan kita kembalikan ke BPMPD,” katanya.<br /><br />Menurut Basri, panitia tak memiliki kemampuan untuk meneliti keabsahan berkas, termasuk ijasah. Kapasitas panitia jauh untuk melakukan hal tersebut. Soal aduan dua cakades ini sebenarnya sudah ada, tapi dikembalikan panitia.<br /><br />“Karena sesuai dengan perbup, tanggung jawab berkas di tanggung calon, sehingga kalau mau proses lewat jalur hukum dipersilahkan,” katanya.<br /><br />Tiga Cakades yang bertarung dalam Pilkades Tembawang Panjang sendiri diketahui masih memiliki hubungan keluarga. Dalam Pilkades ini,  Suparjan meraih suara tertinggi dengan 409 suara, disusul Ucang dengan 384 suara dan Kasim 332 suara. <br /><br />Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakar dan Pembangunan Desa (BPMPD) Melawi, H Junaidi, saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya menadapatkan aduan soal, dugaan penggunaan ijazah palsu, yang dilaporkan dua Cakades peserta Pilakdes di Desa Tembawang Panjang. <br /><br />Ia menjelaskan sesuai aturan, bahwa penyelesaian sengketa Pilkades 20 hari terhitung sejak pemilihan ada ditingkat Desa, meliputi panitia, Panwas dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di bantu mediasi Kecamatan. Bilamana tidak terselesaikan barulah dibawa ke tingkat Kabupaten dengan membuat Berita Acara (BA). <br /><br />"Jadi kalau tidak mampu diselesaikan ditingkat desa baru ke Kabupaten. Buatkan berita acaranya. Di Kabupaten tenggat waktunya sepuluh hari,"jelasnya.<br /><br />Maka lanjutnya pihaknya tidak serta merta menerima langsung laporan pelanggaran dari Cakades, peserta Pilakdes. Karena sesuai tahapan masih ditingkat desa. "Jadi tidak bisa lalu melarang dilakukan pelantikan"ungkapnya.<br /> <br />Pihaknya mengatakan proses Pilkades menurutnya berjalan sesuai mekanisme, apalagi sebelum adanya hasil Pilkades semua peserta sudah berkomitmen tidak melakukan gugatan satu sama lain. <br /><br />"yang kita sayangkan ketika hasil Pilkades sudah selesai baru ada aduan,"ujarnya.<br /><br />Ia mengatakan untuk kasus ijzah Palsu ini menurutnya ranahnya berbeda manakala jika memang masuk dalam kasus kriminal. "Untuk sengketa Pilkades sesuai Perbupnya, penyelesaianya hanya sampai ditingkat Kabupaten," ujarnya. (KN)</p>