Dua Pasal UU Perkebunan Dibatalkan MA

oleh

Dua pasal krusial dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan di batalkan, pasal yang sarat kepentingan bagi perusahaan itu sering digunakan jadi dasar agar rakyat tidak mengganggu investasi yang bakal diancam pidana, kran kebebasan rakyat memperjuangkan hak-hak mereka kini telah terbuka. <p style="text-align: justify;">Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Kalbar, Hendrikus Adam dalam keterangan mengatakan pada Senin (19/09/2011) Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. <br /><br />“Ketentuan Pasal 21 UU Perkebunan pada pokoknya berisikan larangan bagi setiap orang yang melakukan segala tindakan yang dianggap dapat mengganggu jalannya usaha perkebunan. Sementara Pasal 47 berisi mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku yang dianggap melanggar Pasal 21,” jelasnya. <br /><br />Sejak awal kata Adam, rumusan norma yang terkandung di dalam Pasal 21 dan Pasal 47 ini memang mengandung pengertian yang sangat luas dan tidak rigid.  Hal ini disebabkan karena, ketentuan mengenai “perbuatan yang dilarang” dan “diancam pidana” dalam UU Perkebunan ini disusun dan dibentuk hanya berdasarkan atas praanggapan-praanggapan yang tidak diselidiki secara luas sampai di mana kebenarannya. <br /><br />“Akibatnya, perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana oleh undang-undang Perkebunan ini, dirasakan sebagai bertentangan dengan nilai dan rasa keadilan di masyarakat, bertentangan dengan kepastian hukum, bahkan bertentangan dengan politik hukum dan politik sosial yang tertuang dalam UUD 1945,” bebernya.<br /><br />Ketentuan Pasal 21 ini juga lanjut dia dianggap sangat menguntungkan pihak pengusaha atau perusahaan perkebunan, terutama dengan adanya pengakuan bersyarat terhadap tanah masyarakat adat yang tanahnya diperlukan untuk lahan perkebunan, dimana masyarakat hukum adat tersebut baru diakui apabila masyarakat adat dapat membuktikan bahwa masyarakat adat tersebut masih ada.<br /> <br />“Putusan Mahkamah Konstitusi ini sekaligus pula menegaskan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak asasi manusia dan keberadaan Masyarakat Adat merupakan pengakuan eksistensialis,” ucapnya.<br /><br />Sehingga, lanjut dia, hak asasi manusia dan keragaman, keunikan yang ada pada masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh negara.<strong> (phs)</strong></p>