MELAWI – Tokoh Masyarakat Sayan, H Suparmin mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi masyarakat Melawi cenderung terus menurun dan bahkan semakin sulit. Padahal tingkat kebutuhan masyarakat semakin meningkat, seperti menyambut datangnya hari raya Idul Fitri hingga juga mempersiapkan kebutuhan anak untuk masuk sekolah.
Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit tersebut terdilihat dari menurunnya daya beli masyarakat, serta sulitnya masyarakat mencari pendapatan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Seperti ini semuanya dalam kondisi sulit sekarang. Mau mencari pekerjaan susah, sementara kebutuhan hidup semakin tinggi, harga barang terus naik. Beras saja sampai sekarang tak turun-turun. Belum lagi mau lebaran, tapi justru yang ada, sekarang keluhan masyarakat semakin banyak,” katanya saat ditemui di Sayan, belum lama ini.
Suparmin mengungkapkan, keluhan masyarakat juga terjadi karena saat ini kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara global juga cenderung terpuruk. Di Melawi semakin ditambah dengan harga komoditas perkebunan seperti karet yang harga jualnya cenderung rendah, serta semakin minimnya peluang untuk bekerja di perkebunan sawit karena justru banyak PHK di kebun karena kondisi resesi.
“Belum lagi banjir yang melanda Melawi beberapa hari lalu membuat masyarakat tak bisa menoreh karena kebun atau rumahnya terendam banjir. Hal ini kalau tidak ada perhatian dari pemerintah bisa membuat ekonomi masyarakat semakin sulit,” keluhnya.
Sumber pekerjaan lain seperti kerja emas, atau menjual kayu juga sudah semakin terbatas karena gencarnya pelaksanaan razia dari aparat penegak hukum. Sementara, pekerjaan lain yang tidak melanggar hukum juga justru sulit didapatkan oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya kebanyakan sangat rendah di Melawi.
“Tak cuma masyarakat, para pengusaha, tokO, juga banyak mengeluh karena dampak dari sulitnya ekonomi masyarakat berpengaruh pada daya beli barang. Banyak toko yang sulit mendapatkan keuntungan karena perputaran uang hampir tidak ada,” katanya.
Suparmin pun mempertanyakan soal perjalanan APBD Melawi yang sampai saat ini belum terlihat dampaknya bagi masyarakat. Menurutnya, realisasi APBD sangat berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi masyarakat saat ini karena setidaknya bisa memberikan peluang lapangan kerja, walau tidak secara signifikan.
“Bila APBD sudah berjalan, tentu proyek juga sudah berjalan. Dan di dalamnya tentu melibatkan banyak tenaga kerja. APBD berjalan juga akan membantu berputarnya roda ekonomi masyarakat serta pasar. Kalau sekarang, kami masyarakat tak mengetahui juga bagaimana informasi soal APBD ini,” keluhnya.
Terkait APBD, Sekda Melawi Ivo Titus Mulyono menjelaskan, bahwa sebenarnya APBD sudah berjalan. Sedangkan untuk kegiatan fisik, ada beberapa paket yang sudah lelang, utamanya untuk proyek-proyek DAK.
“Karena untuk DAK itu, batasnya 31 Juli, laporannya harus sudah masuk ke Kementerian Keuangna. Kalau tak masuk, maka tahap berikutnya tak akan dicairkan. Tahap pertama ini paling lambat 21 Juli,” terangnya.
Ivo mengakui, persentase serapan APBD Melawi tahun 2018 memang masih sangat rendah. Karena yang sudah keluar, baru anggaran yang bersifat rutin serta operasional kantor. Sedangkan untuk belanja modal ini belum ada yang dicairkan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi meminta maaf pada masyarakat karena akibat keterlambatan APBD berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat yang sulit serta menurunnya daya beli.
“Kami juga sebenarnya tak berharap ini terjadi. Tapi karena masih adanya perbedaan pemikiran antara DPRD dan pemerintah, membuat pembahasan APBD berjalan alot. Tapi saat ini DPRD sudah selesai dan sudah semestinya APBD bisa segera berjalan,” katanya.
Iif pun meminta masyarakat Melawi untuk tidak sekedar mendengar isu-isu yang menyalahkan salah satu pihak, misalnya keterlambatan ini dikarenakan DPRD semata. Tapi Ia juga tak ingin menyalahkan salah satu pihak yang menjadi penyebab APBD Melawi molor hingga beberapa bulan.
“Keterlambatan proses APBD ini salah satunya disebabkan persoalan utang pihak ketiga yang mencapai Rp58 miliar. Kami harus sampaikan agar isu ini tak semakin liar di masyarakat,” pungkasnya. (Ed/KN)
