Empat Daerah Di Kalbar Diingatkan Tentang E-KTP

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan empat daerah di provinsi itu yang akan melaksanakan program sistem elektronik Kartu Tanda Penduduk untuk mempersiapkan persyaratan pokok dan penunjang supaya sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. <p style="text-align: justify;">"Bagaimana pemeliharaan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil," kata Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemprov Kalbar, Sumarno saat sosialisasi penerapan "e-KTP" kepada instansi di provinsi dan kabupaten/kota di Pontianak, Rabu.<br /><br />Empat daerah di Kalbar yang akan melaksanakan Sistem Elektronik KTP (e-KTP) yakni Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak.<br /><br />Pertimbangan utama pemilihan daerah adalah penduduk wajib KTP di daerah itu diatas 30 ribu jiwa.<br /><br />Sumarno menambahkan, persiapan lain yakni penyediaan sarana dan prasarana berupa komputer dan generator set serta penyediaan daya listrik yang cukup untuk pelaksanaan e-KTP.<br /><br />Selain itu, lanjut dia, penyediaan dana melalui APBD untuk biaya sosialisasi, perjalanan dinas, honor-honor petugas serta mobilisasi massa.<br /><br />"Perlu diingat pula, penyiapan tenaga personel minimal empat orang petugas untuk masing-masing kecamatan dan petugas keamanan," kata dia.<br /><br />Sementara untuk pemerintah dalam mempersiapkan e-KTP adalah penyediaan sarana dan prasarana pendukung lain dengan merancang sistem online pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di seluruh kabupaten/kota.<br /><br />Pembuatan e-KTP itu dilakukan berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah merintis penerapan e-KTP berbasis nomor induk kependudukan yang memuat identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.<br /><br />Ia melanjutkan, e-KTP juga memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.<br /><br />"Adapun rekaman elektronik yang digunakan untuk verifikasi jati diri dimaksud berisi biodata, pas foto dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan," kata dia. <strong>(phs/Ant)</strong></p>