Empat Gubernur Tandatangani Kesepakatan Pengawasan BBM

oleh

Empat Gubernur se-Kalimantan segera menandatangani nota kesepakatan tentang peningkatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak wilayah Kalimantan. <p style="text-align: justify;">Rencana tersebut tertuang dalam kesepakatan pada pertemuan antara Staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Hadi Susilo, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Agus Budi Wahyono, dan Kepala Dinas Pertambangan (Kadistamben) Kalimantan Tengah Yulian Taruna di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Selain itu, hadir dalam pertemuan tersebut Kadistamben Kalimantan Barat Agus Aman Sudibyo dan Kadistamben Kalimantan Timur Amrullah, serta pejabat terkait lainnya, termasuk pejabat PT Pertamina.<br /><br />Menurut Hadi Susilo, dengan ditambahnya kuota BBM Kalimantan menjadi 2.215.572 kiloliter maka kemungkinan terjadinya penyelewengan juga makin besar, sehingga perlu adanya komitmen kuat dari seluruh pejabat terkait untuk meningkatkan pengawasan.<br /><br />"Komitmen peningkatan pengawasan distribusi BBM tersebut bakal dilaksanakan pada 20 Juni 2012, yang kemungkinan besar dihadiri empat gubernur Kalimantan," katanya.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, kata Hadi, diharapkan juga akan dibahas tentang penambahan kekurangan kuota solar bersubsidi yang hingga kini jumlahnya belum diputuskan.<br /><br />Terkait pengawasan pendistribusian BBM tersebut, PT Pertamina telah memasang alat pengontrol bahan bakar minyak bersubsidi secara online di 25 dari 75 stasiun pengisian bahan bakar umum di Kalimantan Selatan.<br /><br />Alat pengontrol melalui sistem pendataan online (point of sales) tersebut berguna untuk mengetahui kebutuhan riil BBM subsidi di Kalsel.<br /><br />Selain itu, dengan alat tersebut akan diketahui mobil atau angkutan yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik solar maupun premium, secara tidak wajar.<br /><br />Dengan adanya alat tersebut, kata dia, angkutan yang melakukan pengisian tidak wajar akan terdata, dan bila terbukti melakukan pelanggaran langsung dilaporkan ke polisi.<br /><br />Selain memasang "point of sales", Pertamina bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk satuan tugas pengamanan pendistribusian BBM untuk mencegah terjadinya penyelewengan.<br /><br />Pembentukan satgas tersebut seiring dengan keputusan pemerintah pusat menyetujui tuntutan masyarakat Kalimantan agar BBM bersubsidi ditambah sesuai dengan kebutuhan. <strong>(phs/Ant)</strong></p>