Empat tahun berturut-turut sejak 2006-2009 opini laporan keuangan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan buruk atau tidak wajar. <p style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prof Mardiasmo, di Banjarmasin, Rabu (19/01/2011) pada rapat koordinasi dengan kepala daerah se Kalsel. <br /><br />Selain Batola, kata dia, Kabupaten Banjar dalam dua tahun terakhir juga mendapat opini yang sama, setelah sebelumnya pada 2006 mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). <br /><br />Setelah itu, pada 2007 turun dengan opini tidak memberikan pendapat (TMP) dan pada 2008-2009 merosot dengan opini cukup buruk yaitu tidak wajar (TW). <br /><br />Sedangkan untuk opini pengelolaan keuangan Pemprov Kalsel sejak 2005-2009 terus mendapat opini WDP, yaitu opini keuangan yang dinilai cukup bagus kendati dengan beberapa catatan. <br /><br />Opini WDP satu tingkat di bawah opini keuangan terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) disusul TMP dan terakhir TW. <br /><br />Opini yang sama juga didapatkan oleh Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjarbaru, Hulu Sungai Utara, dan Kotabaru. <br /><br />Kabupaten lainnya, kata dia, seperti Kabupaten Tapin, hampir lima tahun terakhir juga mendapatkan opini WDP kecuali pada 2007 anjlok mendapatkan opini TW. <br /><br />Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tabalong, dan Tanah Bumbu. <br /><br />Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, kini pihaknya sedang mengembangkan manajemen pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah. <br /><br />Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP menjadi salah satu tolak ukur adanya pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik dan berjalannya pemerintah yang bersih. <br /><br />"Jadi kalau opininya masih TW belum layak untuk menjadi gubernur," kata Rudy disambut tawa peserta Rakor. <br /><br />Selain itu, kata dia, pihaknya juga sedang mengembangkan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan beberapa target lainnya. <br /><br />Bupati Tapin Idis Nurdin Halidi mengatakan, ada beberapa kendala yang cukup berat untuk mendapatkan opini WTP adalah pengelolaan aset daerah. <br /><br />"Sebagian besar sekolah di Tapin tidak memiliki sertifikat, bahkan tercatat 1.000/persil lahan di Tapin tidak bersertifikat," katanya. <br /><br />Kondisi tersebut, kata dia, membuat opini WTP menjadi sulit dicapai. Pernyataan yang sama juga disampaikan beberapa bupati dan walikota lainnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
