Anggota Komisi III (Bidang Hukum dan Keamanan) DPR RI Eva Kusuma Sundari menilai Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menjadi "hot area" untuk latihan (exercise) proyek destabilisasi banyak pihak, terutama kelompok radikal teroris. <p style="text-align: justify;">"Poso kembali bergolak dan tampaknya menjadi ‘hot area’ (daerah panas) untuk ‘exercise’ proyek destabilisasi banyak pihak, terutama kelompok radikal teroris," kata Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kepada Antara di Semarang, Senin malam.<br /><br />Eva mengemukakan hal itu ketika merespons aksi bom bunuh diri Senin pagi di Mapolres Poso yang menewaskan pelaku dan melukai seorang pekerja kebun.<br /><br />Salah satu dugaan kenapa kelompok teroris seperti mendapat energi lagi, menurut dia, adalah adanya napi-napi teroris kelas kakap, antara lain, desersi oknum TNI (Sabar Subagyo), mantan trainer Moro (Upik Lawanga), ahli bom (Santoso), dan penjagal (Basri) yang kabur dari penjara. Mereka berkumpul di Poso.<br /><br />Eva menduga faktor lemahnya pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan kesempatan teroris mengorganisasi dari tempat itu. "Sepatutnya mereka ditempatkan di lapas-lapas yang terpisah-pisah," ujarnya.<br /><br />Dugaan lain, lanjut Eva, adalah kebangkitan kelompok teroris juga merupakan dampak kampanye kelompok Islam moderat untuk pembubaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri yang tentu makin memperberat beban Densus 88.<br /><br />"Sepatutnya bom di Mapolres Poso pagi tadi menjadi peringatan bahwa persoalan terorisme masih merupakan ancaman serius bagi Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Eva.<br /><br />Ia berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera menyelesaikan atau menyempurnakan Cetak Biru Strategi Nasional Penanggulangan Terorisme sehingga ada koordinasi dari lembaga-lembaga terkait program pemberantasan terorisme, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, dan Densus 88 Antiteror Mabes Polri.<br /><br />"’Blue print’ ini penting untuk mengefektifkan program keseluruhan dan tentu untuk menghindari tumpang-tindih kegiatan dan pembiayaan-pembiayaan oleh lembaga-lembaga tersebut, baik dalam bentuk operasi intelijen maupun operasi pengendalian keamanan," katanya.<br /><br />Di lain pihak, kata Eva, "blue print" juga akan membantu kesatuan langkah dalam pemberantasan terorisme, misalnya, keputusan salah satu lembaga intelijen untuk merekrut eks teroris tanpa pertimbangan komprehensif bisa menyebabkan kegagalan operasi penindakan oleh lembaga lainnya.<br /><br />Menurut dia, cetak biru itu mendesak dan darurat mengingat ancaman kelompok radikal Islam sudah menjadi ancaman regional Asia-Pasifik. Dalam hal ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi mediator konflik internal dengan kelompok muslim radikal di beberapa negara di kawasan tersebut.<br /><br />"Jika Poso masih jadi ‘hot spot’ (titik panas), Indonesia kehilangan legitimasi dan peran penting di dunia diplomasi, baik di tingkat regional maupun dunia," demikian Eva K. Sundari, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. <strong>(das/ant)</strong></p>
