Evaluasi Kinerja Distamben

Beragam persoalan yang mencuat ke publik di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Sintang menurut pemerhati sosial dan kebijakan publik, Welbertus semestinya menjadi masukan bagi kepala daerah untuk segera mengevaluasi kinerja instansi itu. <p style="text-align: justify;">“Membaca pemberitaan beberapa waktu lalu di sejumlah media terkait Distamben, baik menyangkut PLTMH, penerbitan izin hingga kantor yang kosong, indikator kinerja sudah jelas, sehingga perlu segera dievaluasi,” kata Welbertus pada kalimantan-news.com, Senin (27/02/2012) di Sintang.<br /><br />Dia membeberkan beberapa persoalan yang tidak beres  itu diantaranya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Tempunak dan terindikasi  terjadi juga dibeberapa tempat lainnya yang  diduga tidak tuntas sehingga merugikan masyarakat yang sangat mendambakan penerangan listrik, belum lagi soal kinerja pegawai di Distamben banyak yang sering tidak masuk sehingga kantor terkesan kosong dan juga masalah penerbitan perizinan yang tidak prosedural yang dapat melibatkan Bupati Sintang dalam masalah hukum.<br /><br />“Jika dilihat satu demi satu, masalah PLTMH yang tidak tuntas dan banyak digaungkan beberapa LSM dan masyarakat yang prihatin mengenai kondisi ini terkesan kurang ditanggapi oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.<br /><br />Aparat penegak hukum kata dia tidak memberikan jawaban yang benar-benar memuaskan masyarakat, padahal masyarakat dirugikan karena tidak mendapatkan fasilitas  penerangan yang diharapkan mereka. <br /><br />“Banyak masyarakat pedalaman yang sampai saat ini belum menikmati fasilitas penerangan padahal Indonesia sudah lebih 65 tahun merdeka,” jelasnya.<br /><br />Tetapi lanjut dia, apa yang dirasakan masyarakat, kemerdekaan hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang berdomisili dekat dengan akses pemerintahan. Bagaimana dengan daerah pedalaman yang jauh dari akses pemerintahan tetapi memiliki potensi alam seperti air terjun, kenapa selama ini kurang dimanfaatkan potensi alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.<br /> <br />“Disini terkesan pemerintah Kabupaten Sintang kurang memihak kepada masyarakat kecil di daerah pedalaman,” ungkapnya.<br /><br />Kondisi diatas kata dia diperparah lagi dengan kinerja aparat pemerintah khususnya di Distamben selaku ujung tombak pembangunan bidang energi yang banyak tidak aktif ditempat tugasnya.<br /><br />“Bagaimana bisa memberikan kontribusi dukungan terhadap program bupati yang bagus tetapi tidak didukung oleh instansi dibawahnya,” kata dia.<br /><br />Program Bupati Sintang bidang energi lanjut dia terkesan jalan ditempat, sehingga ini perlu dievaluasi mulai dari pucuk pimpinan yakni Kepala Dinasnya sampai jabatan yang paling bawah di dinas itu.<br /><br />“Agar kedepan instansi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan di Kabupaten Sintang,” ujarnya.<br /><br />Jika dilihat lagi kata dia, ternyata banyak penerbitan izin pertambangan yang mengalami permasalahan, mulai dari penolakan masyarakat terhadap investasi pertambangan sampai penerbitan izin yang tidak prosedural. <br /><br />“Pemerintah khususnya Distamben dalam penerbitan izin harus dimulai dari bawah khususnya desa, sehingga untuk kedepan konfilk-konfik sosial di masyarakat dapat diminimalisasi,” jelasnya sembari mengatakan Pemkab Sintang harus mengevaluasi pola penerbitan izin sehingga peran serta masyarakat di desa sejak dini dilibatkan agar mereka merasa ikut dalam proses pembangunan di wilayahnya.<br /><br />Mengenai penerbitan izin pertambangan yang tidak prosedural, Welbertus mengatakan sebaiknya Bupati Sintang mengevaluasi kinerja Kepala Distamben, jangan sampai bupati digiring masuk dalam ranah hukum. <br /><br />“Bupati Sintang memiliki otoritas untuk mengevaluasi semua penempatan Kepala Dinas dan Badan di lingkungan Pemkab Sintang, bupati harus benar-benar selektif dalam penempatan para Kepala Dinas sesuai dengan kemampuannya sehingga program yang dirancang dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” tukasnya.<br /><br />Kepala Dinas yang tidak berprestasi dan kebijakannya banyak menimbulkan masalah di masyarakat kata Welbertus sebaiknya dipindahkan daripada terus menimbulkan masalah dikemudian hari. <br /><br />”Jangan sampai terkesan Bupati Sintang hanya bisa melontarkan ide dan gagasan yang cemerlang saja tetapi didalam penerapannya nol besar,” tukasnya.<br /><br />Semua ini kata dia sangat mempengaruhi dukungan masyarakat khususnya Kabupaten Sintang terhadap keinginan Bupati Milton Crosby untuk menjadi Gubernur Kalbar mendatang.<br /><br />“Masyarakat terus mengamati langkah-langkah strategis Bupati Sintang baik dalam menyusun kabinetnya di birokrasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang tentunya pro terhadap kemajuan masyarakat. Semoga dikemudian hari Sintang dapat lebih baik dari saat ini,” pungkasnya. <strong>(*)</strong></p>