Fasilitator PNPM Mandiri Tingkat Kecamatan Masih Kurang

oleh

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Tengah, Drs Salengkat Pardosi mengatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan 2011 belum optimal karena masih banyak kekurangan fasilitator di tingkat kecamatan. <p style="text-align: justify;"><br />"Untuk menutupi kekurangan fasilitator kecamatan, maka awal Juli 2011 akan diadakan rekrutmen fasilitator kecamatan untuk mengisi lokasi-lokasi program yang masih kosong," kata Salengkat Pardosi, di Palangka Raya, Jumat.<br /><br />Menurutnya, perekrutan fasilitator kecamatan itu, baik untuk fasilitator pemberdayaan tingkat kecamatan maupun fasilitator teknik dengan jumlah 149 orang. Dengan demikian lokasi program yang masih kekurangan fasilitator akan segera diisi penuh, sesuai dengan ketentuan dari pusat.<br /><br />"Dengan harapan nanti proses pelaksanaan program dapat lebih optimal dan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa," ujarnya.<br /><br />Sebelumnya diberitakan, Direktur Penataan Bina Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir Guratno Hartono MBC mengatakan, program PNPM Mandiri Perkotaan berlanjut hingga tahun 2015.<br /><br />"PNPM Mandiri merupakan program payung hukum untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian atau lembaga, guna percepatan pencapaian target penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan secara berkelanjta hingga tahun 2015," kata Guratno Hartono, saat menghadiri Semiloka PNPM Mandiri Perkotaan dan P2KP Advanced, di Palangka Raya, beberapa waktu lalu.<br /><br />Menurutnya, dengan menetapkan suatu kebijakan yang mengarahkan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) menjadi bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri untuk wilayah perkotaan.<br /><br />"Dalam hal ini pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian program dan konsep sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat," ujarnya.<br /><br />Ia mengatakan, program dan konsep itu di antaranya adalah, mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya.<br /><br />Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.<br /><br />"Selain itu, mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs," katanye menjelaskan.(phs/Ant)</p>