FPKS Kalsel Dukung Penolakan Rencana Kenaikan TDL

oleh

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diketuai H Husani Suni, juga menyambut baik atau mendukung atas penolakan terhadap rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). <p style="text-align: justify;">Dukungan tersebut dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2013, disampaikan ssat rapat paripurna DPRD provinsi setempat, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Kamis.<br /><br />"Kami di daerah juga menyambut baik atas penolakan rencana kenaikan TDL, sebagaimana dilakukan beberapa fraksi di DPR-RI," tandas FPKS DPRD Kalsel melalui juru bicaranya Budiman Mustafa.<br /><br />"Terlebih lagi bagi masyarakat Kalsel yang sering merasakan terjadinya pemadaman listrik. Padahal Kalsel salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan sebagai lumbung energi," lanjutnya.<br /><br />Terkait masalah kelistrikan tersebut, FPKS berharap agar semua stakeholder dapat saling bekerjasama, bersatu mencari solusi, bukan sebaliknya saling lempar tanggung jawab.<br /><br />Pasalnya bila persoalan tersebut semakin lama dibiarkan, maka masyarakat akan makin tidak percaya dengan pengelolaan pemerintah yang ada, demikian wakil rakyat dari PKS Kalsel.<br /><br />Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi berharap, melalui peningkatan APBD yang signifikan pada 2013, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mampu membangun "bargaining" dengan pemerintah pusat.<br /><br />"Bargaining tersebut juga berkaitan dengan masalah kelistrikan di Kalsel, yang belakangan semakin mengecewakan masyarakat setempat," ujar FPG melalui juru bicaranya H Gusti Rudiansyah.<br /><br />Karena, menurut wakil rakyat dari Partai Golkar itu, intensitas pemadaman dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) belakangan yang sangat meresahkan masyarakat Kalsel.<br /><br />RAPBD Kalsel 2013 terdiri pendapatan Rp4,27 triliun lebih dan belanja Rp4,5 triliun lebih, sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp225 miliar lebih.<br /><br />Khusus pendapatan pada RAPBD 2013 mengalami kenaikan sekitar Rp1,3 triliun lebih (44,21%) bila dibandingkan dengan pendapatan pada APBD Murni 2012. <strong>(phs/Ant)</strong></p>