Fraksi Partai Demokrat lewat jubirnya, Ahmad Sutarmin, Senin (13/12/2010) berpendapat, APBD pada setiap tahun anggaran, menjadi sesuatu yang strategis dan vital untuk mewujudkan suatu cita-cita dan keinginan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan yang paripurna. APBD seakan-akan menjadi master card pembangunan, pengendali umum kebijakan bidang keuangan, sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan, dalam pengesahan APBD, tentu akan dapat menyebabkan tidak maksimalknya pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. <p style="text-align: justify;">Keberhasilan pemkab Sintang yang patut mendapatkan apresiasi yang sekaligus menjadi cambuk dan motivasi dimasa yang akan datang adaklah keberhasilan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, profesional dan berkualitas.<br /><br />"Hal tersebut ditunjukan dengan hasil audit dari BPK-RI perwakilan Pontianak Kalimantan Barat yang telah memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian," ungkap Ahmad Sutarmin, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat pada Rapat paripurna ke-11 DPRD Sintang dalam rangka penyampaian nota keuangan dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2011.<br /><br />Predikat pengelolaan keuangan daerah seperti ini, lanjutnya tidaklah datang dengan sendirinya, tetapi dengan usaha yang keras, kerja cerdas yang dilakukan dengan tuntas, dan bukan dengan cara bermalasan.<br /><br />"Apalagi dengan banyak minuman keras,"katanya<br /><br />Oleh karenanya, sambung Tarmin,segala keberhasilan yang telah dicapai tersebut, tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.<br /><br /><br /><strong>Kritisi Pendapatan dan Belanja<br /></strong><br /><br />Pada pandangannya terhadap RAPBD 2011, fraksi Partai Demokrat memuji adanya kenaikan yang merata pada semua sub sektor pendapatan, seperti PAD yang meningkat 8,61 persen, pajak daerah meningkat 2,66 persen, retribusi daerah 10,73 persen, kemudian PAD yang bersumber dari lain-lain PAD meningkat 9,38 persen, DAU meningkat 12,82 persen, sedangkan DAK meningkat 47,56 persen. Namun demikian, selain memberikan pujian karena peningkatan, Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan penurunan target pendapatan daerah dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak pada tahun anggran 2011 sebesar 6,43 persen.<br /><br />"Ada apa gerangan dengan pendapatan dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak yang tahun ini justru mengalami penurunan.Mohon penjelasannya," ungkapnya.<br /><br />Sementara itu pada bagian Rancangan Belanja, Fraksi Partai Demokrat melalu jubir Ahmad Sutarmin tertarik dengan belanja pegawai yang mengalami peningkatan yang fantastis menyedot anggaran daerah. Menurutnya, jika antara belanja pegawai pada belanja tidak langsung digabungkan dengan belanja pegawai yang terdapat pada belanja langsung, maka belanja pegawai pada APBD 2011 mencapai Rp 363,7 miliar lebih atau 48,89 persen.<br /><br />"Dari total pendapatan dalam APBD, jika ditambahkan dengan belanja barang dan jasa maka lebih dari 60 persen telah menyedot dana yang tersedia dalam APBD 2011 ini," ungkap Tarmin.<br /><br />Sementara itu, sambungnya, belanja modal tahun ini hanya mencapai Rp 118 miliar lebih atau hanya 18,65 persen dari total APBD.<br /><br />"Oleh karenanya kami sarankan agar pemerintah melakukan efesiensi pada tahun ini, agar belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga pembangunan yang diperuntukan untuk rakyat segera dapat diwujudkan,"imbuhnya.<br /><br />Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan perihal belanja bantuan sosial yang juga mengalami peningkatan signifikan. Dalam APBD 2011, belanja bantuan sosial mencapai Rp 7 miliar lebih.<br /><br />"Kiranya dapat dijelaskan kepada kami dipergunakan untuk keperluan apa saja hal tersebut," kata anggota senior DPRD Sintang ini.<br /><br />Pada bagian lain, Fraksi Partai Demokrat mengkritisi Dishub Sintang dengan mempertanyakan pembangunan Pos Lalulintas di Simpang lima ke arah Stadin Baning yang dilakukan oleh Dishub Sintang, apakah pembangunan tersebut tidak menyalahi ketentuan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan tataletak pembangunan Pos tersebut. Hal yang sama juga ditujukan atas pembangunan halte yang dinilai berlebihan. Selain itu, halte yang dibangun tersebut harus dijaga dari pemasangan iklan ilegal, dengan membuat space tertentu untuk pemasangan iklan sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan yang dikelola secara profesional.Rehab terminal Tanjung Puri juga menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat untuk dimintakan penjelasannya.<br /><br />Fraksi in i juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat rencana dijadikannya RSUD Ade M Joen menjadi Badan Layanan Umum Daerah.<br /><br />"Ada kekhawatiran masyarakat akan terjadinya peningkatan tarif yang memberatkan dari perubahan tersebut." pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
