Fraksi Demokrat DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat menilai belanja daerah yang diajukan oleh eksekutif pada APBD perubahan 2015 tidak pro-rakyat, karena lebih berpihak kepada pegawai. <p style="text-align: justify;"><br />"Kota Singkawang itu surplus pegawai, sehingga APBD lebih banyak dimakan pegawai, ketimbang masyarakat biasa. Tergambar dengan jelas bahwa APBD kita dua pertiganya untuk pegawai, sedangkan untuk masyarakat hanya sepertiga," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Singkawang, Tavip Putra Purba di Singkawang, Rabu.<br /><br />Menurutnya, hal itu dirasa tidak adil bagi masyarakat.<br /><br />Dia menjelaskan, jumlah pegawai golongan IA hingga IVD di Kota Singkawang mencapai 4.353 orang, sementara jumlah penduduk di Kota Singkawang hanya 235.000 jiwa.<br /><br />Terkait hal itu, dia mengungkapkan, dari total pendapatan daerah sekitar Rp777,4 miliar di APBD Perubahan 2015 tersedot ke belanja pegawai sekitar Rp394,5 miliar pada pos belanja tidak langsung. Sementara pada pos belanja langsung Rp51,6 miliar.<br /><br />"Sehingga total belanja pegawai keseluruhan di Kota Singkawang sekitar Rp446,2 Miliar," katanya.<br /><br />Dia menambahkan, jika total pendapatan dikurangi total belanja pegawai, maka dana yang bisa dinikmati masyarakat hanya tinggal sekitar Rp229,2 Miliar.<br /><br />"Coba kita bandingkan berapa jumlah pegawai yang menikmati `kucuran dari langit’ ini, dan berapa jumlah masyarakat yang haus dan lapar, menengadah ke langit, sambil komat kamit mengharapkan percikan APBD setiap harinya," tuturnya. (das/ant)</p>
