Fraksi Partai Golkar, dalam Rapat paripurna ke-11 DPRD Sintang dalam rangka penyampaian nota keuangan dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2011, Senin (13/12/2010) melalui juru bicara fraksi Yohanes L Peni menyampaikan 16 saran serta 20 pertanyaan kepada pihak eksekutif. <p style="text-align: justify;">Mengawali pandangannya, Fraksi Golkar DPRD Sintang mengaku bangga dengan adanya penambahan yang signifikan dalam APBD, yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Sintang<br /><br />"Mencermati pidato bupati tentang penyampaian nota keuangan terdapat penambahan APBD yang signifikan yang membanggakan kita semua," ungkap Yohanes L Peni, jubir Fraksi Partai Golkar.<br /><br />Fraksi Golkar dalam kesempatan tersebut menyampaikan 16 saran dan 20 pertanyaan untuk dijawab oleh pihak eksekutif. Terkait dengan saran dari fraksi Golkar yakni agar diharapkan dinas-dinas terkait dapat melakukan koordninasi secara maksimal dalam pelaksanaan program pertanian, perkebunan dan badan penyuluh termasuk masalah infstruktur.<br /><br />"agar diperhatikan kondisi infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten," kata Peni<br /><br />Fraksi Golkar juga memohon ditinjau kembali terhadap pelaksanaan jamkesda berkaitan dengan kerjasama pihak asuransi karena dianggap sulit dalam proses pembayaran ke tenaga medis. Terkait dengan pemindahan tenaga fungsional ke struktural, Golkar menyarankan agar hal tersebut dilaksanakan lebih efektif mengingat tenaga fungsional masih sangat dibutuhkan di lapangan. Pihak Golkar juga meminta agar pengelolaan DAK dan dana lain terlebih dahulu dibicarakan dengan legislatif.<br /><br />"berdasarkan kesepakatan dalam pembahasan KUA-PPAS bahwa pengelolaan DAK dan dana-dana lainnya yang masuk kekabupaten Sintang dibicarakan dengan pihak legislatif lebih dahulu," ujarnya<br /><br />Fraksi Golkar juga menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam memberikan ijin perkebunan dan pertambangan terutama pada daerah-daerah hutan produksi terbatas, hutan lindung dan lahan gambut. Mengenai SOPD Golkar meminta agar dilakukan evaluasi terhadap SOPD karena terkesan menghabiskan anggaran.<br /><br />"Sebaiknya ramping struktur tapi kaya fungsi," kata Peni<br /><br />Fraksi Golkar juga melemparkan sekitar 20 pertanyaan, yang meminta penjelasan dari pihak eksekutif, seperti apa upaya yang akan dilakukan pemerintah kabupaten Sintang dalam hal mengatasi masalah kegiatan pertambangan emas tanpa ijin yang dilakukan masyarakat dikawasan taman nasional bukit raya kecamatan serawai akhir-akhir ini semakin marak, kemudian sejauh mana penyelesaian sengketa antara masyarakat didusun kendarit dan dusun pancaron desa baras dan desa pengkadan baru dengan PT.WPP<br /><br />"Fraksi Golkar juga meminta penjelasan berapa ijin perkebunan dan pertambangan yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Sintang sampai saat ini dan berapa yang masih aktif," katanya<br /><br />Terkait dengan pembangunan halte, Fraksi Pohon Beringin ini juga mempertanyakan, karena dinilai tidak tepat guna yang tersebar seperti jamur hingga ke desa, padahal tidak dilewati oleh trayek kendaraan.<br /><br />Mengakhiri pandangannya, Fraksi Golkar berharap, untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan APBD 2011 diperlukan sinergisitas antara seluruh elemen penyelenggara pemerintahan sehingga terjadi sinkronisasi. Program yang telah direncanakan selama satu tahun sehingga tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna untuk menghindari egosentral masing-masing SOPD diharapkan tidak ada lagi keterlambatan pelaksanaan suatu program. <strong>(phs)</strong></p>
