Gaji Naik, Kinerja Harus Meningkat

oleh
oleh

Per 1 Januari 2012, gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami kenaikan, tentunya ini kabar gembira bagi para abdi negara, namun kenaikan ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. <p style="text-align: justify;">Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Usmandi mengatakan kenaikan gaji tentunya sudah atas dasar pertimbangan matang dari pemerintah pusat menyikapi pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam kerangka reformasi birokrasi.<br /><br />“Kenaikan itu harus dimaknai sebagai upaya agar para PNS ini bisa lebih meningkatkan kinerjanya,” kata Usmandi, pada .<br /><br />Dalam kerangka reformasi birokrasi yang merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdayaguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, menurutnya kenaikan gaji adalah sebagai bagian dari upaya tersebut.<br /><br />“Hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui, salah satunya melalui kenaikan gaji tersebut,” jelasnya.<br /><br />Dia menilai masih rendahnya kualitas pelayanan publik, kurang optimalnya efisiensi, efektifitas dan produktivitas dari birokrasi pemerintahan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan berikut disiplin dan etos kerja pegawai membuat perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan ini harus dilakukan.<br /><br />“Tujuannya adalah untuk membentuk profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas dan produktivitas yang tinggi dan bertanggungjawab serta meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan yang prima,” jelasnya.<br /><br />Standar pelayanan minimum kata dia sudah ditetapkan pemerintah sehingga diharapkan dengan kenaikan gaji tersebut semua urusan yang menyangkut pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik.<br /><br />“Yang diharapkan masyarakat dari kenaikan gaji ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.<br /><br />Selain itu kata dia mekanisme sanksi terhadap PNS yang melalaikan tugas atau tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan juga harus dipertegas.<br /><br />“Penghargaan dan hukuman harus dipertegas, jangan sampai PNS yang sering lalai atau tidak pernah menjalankan tugasnya dibiarkan, tentunya bisa jadi preseden buruk bagi birokrasi,” ucapnya. <strong>(phs)</strong></p>