Galakkan Program 1 Jorong 1 PAUD, Sumbar Jangkau Wilayah Terpencil

oleh

Keberhasilan Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Sumatera Barat (FPAUD Sumbar) meraih Angka Partisipasi Kasar (APK) yang melebihi APK nasional, yaitu 75 persen, tidak membuat pemangku kepentingan FPAUD Sumbar berpuas diri. <p style="text-align: justify;">Ketua FPAUD Provinsi Sumbar Nevi Irwan Prayitno menyatakan dari APK 75 persen itu, FPAUD Sumbar sudah memiliki sekitar 2000 lembaga PAUD dengan perincian 111 Tempat Penitipan Anak, 1.337 Kelompok Bermain, dan 901 Satuan PAUD Sejenis. <br /><br />Namun, jumlah APK itu baru mencakup anak PAUD usia 4-6 tahun yang sudah terlayani, sedangkan anak PAUD usia 2-4 tahun belum terlayani dengan baik. Pada rentang anak PAUD usia 2-4 tahun mendominasi di wilayah kabupaten kota di Padang yang jauh dari pusat kota. Dari 2000 total PAUD, sebanyak sepertiga yang terdapat di kabupaten kota di Sumatera Barat.<br /><br />Nevi mengatakan program satu jorong 1 PAUD akan digalakkan di tiap kabupaten kota di Sumbar. Program ini mengusahakan tiap jorong (kabupaten kota) memiliki minimal satu lembaga PAUD. <br /><br />"Tidak perlu banyak kok untuk jumlah siswanya. 20 anak juga bisa, dan mengenai tenaga pendidiknya, lulusan sma juga bisa untuk mengusahakan munculnya embrio2 paud di kabupaten kota. Nantinya, pelatihan akan kita selenggarakan untuk mereka,"ujar Nevi.<br /><br />Alasan pemilihan jorong adalah melihat kontur Sumbar yang dominan terdiri dari pegunungan, dan pesisir pantai. Jumlah populasi anak PAUD banyak di daerah jorong hanya saja belum terarah. "Ada pendidikan di sana, tetapi itu hanya berfokus pada anak SD saja. <br /><br />"Untuk itulah kami berfokus pada anak PAUD di tingkat kabupaten dengan program 1 jorong 1 kabupaten,"ujar isteri Gubernur Sumbar ini.<br /><br />Peningkatan koordinasi komunikasi antara lembaga PAUD seperti Himpaudi, dan PKK juga sedang dilakukan untuk mencapai sinergitas program. Program pendukung ini dilakukan dengan mengusahakan isteri dari kepala daerah sebagai ketua FPAUD. Ketua FPAUD yang berasal dari isteri kepala daerah otomatis merangkap sebagai ketua PKK sehingga bisa membuat kebijakan yang bisa membantu pergerakan dari PAUD itu.<br /><br />"Ini masih rencana, masih ada observasi lanjutan lagi,"ujarnya saat wawancara di sela-sela penutupan Orientasi Teknis Penguatan Kapasitas Forum Pengembangan Anak Usia Dini Tingkat Nasional, semalam (28/3).<strong>(phs/Kemendikbud)</strong></p>