Golkar Barut Pertanyakan Keabsahan Rekom Pusat

Ketua DPD Golkar Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, Achmad Yuliansyah mengaku, kaget terkait surat rekomendasi pengesahan bakal calon usungan Partai lambang Pohon Beringin yang maju pada Pilkada 5 Juni 2013. <p style="text-align: justify;">"Saya tidak pernah menerima surat berklasifikasi rahasia yang ditujukan kepada dirinya. Malah sebaliknya surat itu layaknya surat aspal atau surat kaleng menyebar di masyarakat," kata Yuliansyah di Muara Teweh, Rabu.<br /><br />Menurut Yuliansyah, semestinya tidak ada orang yang tahu, sebab rahasia, tetapi kenapa saya tidak pernah menerima dan malah banyak beredar selebaran suratnya di masyarakat hingga ke kampung-kampung.<br /><br />Selain dirinya selaku Ketua Partai Golkar Barut, Sekretaris partai, Pramono juga tidak pernah menerima surat rekomendasi itu. Sebaliknya justru surat itu diserahkan pihak DPD Golkar Provinsi Kalteng ke salah seorang jajaran pengurus lain.<br /><br />"Jadi semakin kelihatan ketidakberesan hasil penetapan ini. Mestinya disampaikan ke saya selaku Ketua DPD Golkar Barut. Saya sudah melayangkan surat keberatan ke DPP Golkar Pusat dan saat ini masih menunggu," kata Yuliansyah yang kini masih menjabat Bupati Barut itu.<br /><br />Yuliansyah mengatakan, dalam penetapan bakal calon bupati Barut itu penetapannya tidak berdasarkan Juklak -13/DPP/GOLKAR/XI/2011. Juga pada point tiga dalam surat rekomendasi pusat yang berbunyi, bahwa penetapan dan pengesahan bakal calon usungan Golkar bersumber dari surat saudara H Aprian Noor.<br /><br />"Saya selaku ketua partai nantinya akan mengumpulkan semua jajaran pengurus dan ingin menanyakan apa bunyi surat dimaksud," jelas dia.<br /><br />Lalu bagaimana dengan bunyi ancaman bagi kader Golkar yang tidak loyal atau membangkan atas keputusan DPP Pusat ?, dia mengatakan tegas, bahwa tidak ada yang membangkang.<br /><br />Justru sebaliknya dia meminta pengurus pusat untuk mengungkap hal yang Golkar Barut pertanyakan. Terutama terkait semakin kelihatan jelas ada permainan dan intrik lain dari surat keputusan ini.<br /><br />"Saya rasa wajar jika kami di daerah mempertanyakan hasil penetapan yang banyak kejanggalan ini. Jadi mesti diluruskan dan jangan sampai pengurus pusat malah disampaikan isu-isu fitnah," tegasnya.<br /><br />Jajaran pengurus di DPD Golkar Barut hingga ke ranting-ranting kecamatan dan desa binggung hingga saat ini keputusan yang masih dianggap kontroversial inipun mulai memecah belah jajaran pengurus. <strong>(phs/Ant)</strong></p>