Golkar Kritisi Biaya Pulsa DPR Bebankan Negara

oleh

Petinggi Partai Golkar Agung Laksono mengkritisi sikap DPR RI yang meminta biaya pulsa telepon masing-masing anggota dewan dibiayai negara. <p style="text-align: justify;">Petinggi Partai Golkar Agung Laksono mengkritisi sikap DPR RI yang meminta biaya pulsa telepon masing-masing anggota dewan dibiayai negara.<br /><br />"Saat saya duduk di dewan sama sekali tak ada uang pulsa seperti yang marak diberitakan media massa belakangan ini yang dinikmati oleh anggota DPR RI," katanya seusai memberi materi pada kegiatan "Training of Trainer" kader Golkar se-Bali di Denpasar, Jumat malam.<br /><br />Ia mengatakan, ketika menjadi Ketua DPR RI Periode 2004-2009, tidak ada uang pulsa telepon untuk para anggota dewan. Malah pihaknya baru dengar kalau ada uang pulsa untuk para wakil rakyat tersebut.<br /><br />Kendati begitu, jika pun ternyata isu itu benar adanya, Agung Laksono meminta agar DPR RI mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.<br /><br />"Masa soal pulsa telepon saja harus dibiayai negara. Pakai uang rakyat lagi. Tolong dipertimbangkan rasa keadilan masyarakat," katanya.<br /><br />Meski mengaku belum mengetahui kebenaran isu tersebut, namun Agung Laksono sudah menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar yang duduk di DPR RI untuk tidak menikmati fasilitas tersebut.<br /><br />"Kami menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar, terutama yang duduk di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), disamping juga agar betul-betul mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat itu," katanya.<br /><br />Menurut dia, sebaiknya anggota DPR RI yang sudah menikmati berbagai fasilitas yang ditunjang oleh negara tidak lagi melukai rakyat dengan fasilitas uang pulsa telepon yang jumlahnya cukup fantastis itu.<br /><br />"Sudah diberikan berbagai fasilitas oleh negara, jangan lagi melukai rakyat dengan usulan uang pulsa segala," kata Agung Laksono menegaskan.<br /><br />Sebelumnya, LSM Fitra melansir setiap anggota dewan mendapat jatah pulsa Rp14 juta per bulan atau Rp168 juta setahun. Jika ditotal untuk 560 Anggota DPR, anggaran mencapai sekitar Rp100 miliar.(EKa/Ant)</p>