Golkar Siap Dukung Kapuas Raya

Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat, Morkes Effendi, mengatakan partai berlambang pohon beringin tersebut mendukung terbentuknya Provinsi Kapuas Raya (PKR). Sebab menurut Morkes, PKR merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat wilayah timur Kalimantan Barat untuk lebih merasakan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. <p style="text-align: justify;">“Provinsi Kapuas Raya merupakan harga mati. Ini tidak bisa ditawar dan harus secepatnya direalisasikan. Partai Golkar siap mendukung dan mengawal perkembangannya,” ungkap Morkes disela kegiatan Rakerda ke VIII dan Diklat Kader Penggerak Partai DPD II Partai Golkar Kabupaten  Sintang, Senin (04/07/2011).<br /><br />Menurut Morkes, pemerintah provinsi harus mendukung terbentuknya PKR demi kesejahteraan masyarakat. Sebab selama ini rentang kendali pemerintahan dinilai terlalu besar, yang mengakibatkan pembagian pembangunan di Kalbar menjadi lamban, terutama bagi masyarakat di wilayah Timur Kalbar. <br /><br />“Wilayah Kalbar terlalu luas, sehingga ketika akan dibagikan “kue” pembangunan, maka pembagiannya sangat besar. Bahkan ada daerah yang tidak mendapatkan. Oleh sebab itu, dengan terbentuknya Kapuas Raya, maka kemajuan wilayah timur Kalbar akan menjadi lebih cepat,” ucap Morkes.<br /><br />Oleh sebab itu, dukungan dari semua pihak baik masyarakat maupun elemen lainnya diwilayah timur Kalbar sangat diperlukan. Sehingga “mimpi” yang diungkapkan selama ini akan terbentuknya Kapuas Raya dapat terealisasikan. Bahkan deklarasi dukungan PKR telah disampaikan semua pengurus Golkar di seluruh kecamatan.<br /> <br />“Untuk mencapai sesuatu itu memang berawal dari mimpi, sebab tanpa mimpi maka sesuatu tidak akan dapat dicapai. Oleh sebab itu, mari bersama kita wujudkan mimpi tersebut sehingga menjadi kenyataan,” tuturnya.<br /><br />Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Harjono. Pria yang akrab disapa Bejang ini mengatakan Provinsi Kapuas Raya merupakan harapan masyarakat di wilayah Timur Kalbar. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan upaya tersebut, pihaknya telah melakukan usaha untuk melengkapi persyaratan yang telah tetapkan.<br /><br />“Tidak ada lagi tawar menawar mengenai PKR. Dan Kemendagri telah mengeluarkan pernyataan bahwa PKR merupakan prioritas sebab berbatarsan langsung dengan Negara tetangga. Jadi ini harus didukung oleh semua pihak,” tegas dia.<strong>(phs)</strong></p>