Gubernur: 6,56 Persen Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan

oleh

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang SH mengatakan, terdapat 6,56 persen dari 2,2 juta penduduk provinsi itu hidup di bawah garis kemiskinan. <p style="text-align: justify;">"Dari 2,2 juta jiwa penduduk Kalteng masih terdapat 3,88 persen belum memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran," kata Agustin Teras Narang di Palangka Raya, Selasa.<br /><br />Padahal, menurut Teras Narang, Kalteng memiliki sumber daya alam berlimpah di berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pertanian dan lainnya.<br /><br />"Hal ini baru sebagian kecil dari tantangan yang kita hadapi ke depan. Saya mengajak semua pihak bersama seluruh komponen lainnya saling bahu membahu mencarikan akar permasalahan dan solusinya," ujarnya.<br /><br />Ini perlu dilakukan agar upaya peningkatan kesejahteraan secara bertahap dan pasti dapat terwujud di Bumi Isen Mulang.<br /><br />Bahkan dengan pembangunan Kalteng tahun 2010-2015 sesuai Perda No.1/2011 tentang RPJMD 2010-2015 dan tujuh misi dapat meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalteng agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Repulik Indonesia.<br /><br />"Saya harapkan dewan riset daerah (DRD) Kalteng yang dibentuk dan sudah dikukuhkan bisa menjadi pemikir dan memberi solusi dari segala permasalahan yang ada, agar dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.<br /><br />Dijelaskannya, dengan adanya dewan riset daerah diharapkan dapat memberi alternatif dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.<br /><br />"Selain itu, dewan riset daerah juga dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan industri di daerah, sehingga mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)," tegasnya.<br /><br />Dewan riset daerah juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan, dan mendorong mobilisasi prestasi IPTEK di daerah, sehingga pemanfaatan dan penguasaan IPTEK berjalan optimal untuk mempercepat proses kemandirian daerah. <strong>(phs/Ant)</strong></p>