Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengharapkan pihak PT Pertamina bisa menambah jatah kuota bahan bakar minyak (BBM) yang ada di kawasan setempat, sebab semakin hari antrean di SPBU kota itu terus bertambah panjang. <p style="text-align: justify;">"Kami prihatin melihat antrean di setiap SPBU yang terus bertambah panjang, baik itu untuk mengantre BBM jenis solar atau premium. Sebab panjangnya kendaraan yang mengantre tersebut sangat mengganggu aktivitas lalu lintas di kawasan setempat khususnya Kota Palangka Raya," kata Teras Narang di Palangka Raya, Kamis.<br /><br />Menurutnya, salah satu untuk mengatasi panjangnya antrean tersebut adalah dengan menambah kuota BBM di Kalteng, dan menertibkan para pelangsir di kawasan tersebut.<br /><br />Ia mengingatkan untuk kalangan pelangsir pada khususnya, sebaiknya jangan mengambil keuntungan dengan kondisi BBM yang mulai langka saat ini. Sebab merugikan masyarakat banyak.<br /><br />"Kami juga meminta kepada pihak kepolisian di kawasan setempat agar dapat menertibkan lalu lintas di sekitar SPBU, sekaligus melakukan pengawasan terhadap para pelangsir," ucapnya.<br /><br />Selain itu, Teras juga menjelaskan, bahwa kondisi kelangkaan BBM saat ini tidak hanya terjadi di Provinsi Kalteng tetapi juga terjadi di daerah lain. Salah satunya adalah provinsi tetangga yakni Kalimantan Selatan.<br /><br />Teras menjelaskan, kerugian lain akibat antrean yang terjadi di SPBU tidak saja membuat kemacetan lalu lintas, namun lebih dari itu jalanan menjadi rusak hingga menimbulkan kubangan air. Bahkan, akibat antrean panjang masyarakat tinggal di sekitar jadi terganggu.<br /><br />"Seperti yang dilaporkan masyarakat kepada kami, antrean panjang itu sangat mengganggu pemilik toko yang berada di kawasan tersebut. Bahkan sering kali sampai terjadi adu mulut antara warga dengan pengantre BBM," ujarnya.<br /><br />Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi terjadi kecurangan terhadap pendistribusian BBM, semua pihak harus dapat bekerja sama. Begitu pula BBM yang diperuntukkan untuk rakyat bersubsidi hendaknya benar-benar disalurkan dengan benar.<br /><br />"Kalangan industri tidak boleh mengambil jatah BBM bersubsidi, dan kami berharap aparat bisa menindak mobil perusahaan yang sudah menyalahi aturan," tegasnya. <strong>(das/ant)</strong></p>
