Gubernur Buka Raker Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

oleh

Ribuan peserta Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang di Gedung Serbaguna pada Selasa, 22 September 2015 dengan serius dan santai mendengarkan arahan Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut terjadi karena Cornelis selalu menyelingi arahanya dengan candaan dan guyonan yang membuat peserta terkadang tertawa dan bertepuk tangan. <br />     <br />Gubernur Kalbar menjelaskan bahwa  Penjabat Bupati Sintang harus mampu menggerakan roda pemerintahan daerah dan memfasilitasi pelaksanaan pilkada supaya aman dan lancar serta memastikan ASN tidak terlibat politik praktis.<br /><br />“kita ini diawasi oleh banyak orang dan lembaga, maka ASN, Camat, dan Kepala Desa harus netral. Saya juga meminta agar persoalan batas desa antara Sintang dan Sekadau segera diselesaikan. Utamakan kompromi dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan batas alam” pinta Cornelis. <br /><br />“saya juga mendapat laporan titik api di Sintang hari ini cukup banyak, segera lakukan pemadaman. Cek pemilik tanah, kenapa sampai ada kebakaran terjadi dilahannya” terang Cornelis. <br />Cornelis yang baru saja ditetapkan sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional di Palangkaraya tersebut menyampaikan banyak hal seperti masalah kebakaran dan asap, rabies, pilkada dan netralitas ASN, serta politik secara umum. <br /><br />Penjabat Bupati Sintang Alexius Akim memberikan laporan bahwa realisasi APBD Kabupaten Sintang sudah mencapai 61 persen, upaya antisipasi musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap juga sudah dan terus dilakukan. “kami juga sudah melakukan langkah guna mensukseskan pilkada 9 Desember 2015 nanti” jelas Alexius Akim.<br /><br />Alexius Akim juga menyampaikan informasi bahwa Kabupaten Sintang memiliki 391 desa. 337 desa sudah ada kode wilayah dan masih tersisa 54 desa yang belum memiliki kode wilayah. Alokasi Dana Desa Kabupaten Sintang berjumlah 171 Milyar yang terdiri dari 77 Milyar dari APBN, 92 Milyar dari APBD, 3,4 Milyar dari bagi hasil pajak dan 1,3 Milyar bantuan Pemprop Kalbar. <br /> <br />“sampai 21 September 2015, realisasi ADD sudah mencapai 69 persen. saya minta kepala desa segera mencairkan dana desanya dan membuat laporan pertanggungjawabannya” pinta Alexius Akim. <br />Ketua Panitia GA. Anderson yang juga Asisten Pemerintahan Setda Sintang menyampaikan rapat kerja ini diikuti oleh kepala desa, Ketua BPD dan Ketua TP PKK desa yang berasal dari 391 desa beserta camat. &lt;br />  <br />“kita akan bahas isu strategis penyelenggaraan pemerintahan,peran serta pemerintahan desa dan masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada, Pembinaan PKK sampai ke desa” jelas GA Anderson. <br /><br />Ketua TP PK Propinsi Kalimantan Barat Frederika Cornelis menjelaskan keterlibatan PKK dalam penyelenggaraan pemerintahan karena PKK sebagai mitra kerja  pemerintah. <br /><br />“Di dalam 10 program pokok PKK, semuanya memerlukan keterlibatan SKPD di pemerintahan. Saya berharap Ny. Kristina Mulia Akim mampu menggerakan PKK Kabupaten Sintang dan memberikan contoh kepada keluarga-keluarga yang ada di Sintang. Dalam mempertanggungjawabkan dana hibah dari Pemda agar hati-hati. Gunakan dana sesuai program kerja yang sudah dibagi sesuai pokja-pokja yang ada” pinta Frederika Cornelis. (Humas)</p>