Gubernur Diminta Terbitkan Rekomendasi PKR

Koordinator Pembentukan PKR diwilayah timur Kalimantan Barat, Milton Crosby Milton yang juga Bupati Sintang mengemukakan jika pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Komisi II DPR RI terkait belum terbitnya rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Provinsi. <p style="text-align: justify;">Adapun komunikasi tersebut adalah meminta kepada Komisi II DPR RI agar terus memproses pengusulan pembentukan PKR melalui inisiatif DPRD, meskipun rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat belum dikeluarkan.<br /><br />“Salah satu persyaratan itu adalah administratif berupa rekomendasi. Tapi kita minta Komisis II terus untuk memproses pengusulan pembentukan PKR,” ujar Milton, saat menggelar Rakor 5 Kabupaten Pengusung PKR yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Senin (25/02/2013).<br /><br />Ditambahkan Milton, adapun dasar yang menjadi argumentasinya yakni dokumen desain besar penataan daerah di Indonesia 2010 – 2025 serta desain penataan daerah di provinsi Kalimantan Barat 2012 -2025 yang sudah disusun oleh Pemerintah.<br /><br />“Pemerintah Provinsi sudah semestinya mendukung kebijakan yang telah disusun pemerintah, termasuk mengenai pemikiran pembentukan provinsi baru di Kalimantan Barat,” kata Milton.<br /><br />Mengenai pemenuhan rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat, tambah Milton upaya melanjutkan proses pengusulan pembentukan PKR menjadi langkah konkrit untuk mendorong serta mendesak agar Gubernur Kalimantan Barat dapat memberikan rekomendasinya. Dasar atau alasannya lanjutnya adalah desain besar penataan daerah di indonesia 2010 – 2015.<br /><br />“Jadi kita sangat mengharapkan agar Komisi II DPR RI dapat menjalin komunikasi politik dengan Gubernur Kalimantan Barat agar dapat menerbitkan rekomendasi yang sangat diperlukan itu,” ungkapnya.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Pemekaran juga menjelaskan beberapa isu yang dipandang sangat strategis terkait dengan PKR, yakni steatment Mendagri pada saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada tanggal 14 Januari 2013 lalu. Menurut Milton dalam steatmentnya, mendagri memberikan sinyal untuk terus melanjutkan usulan pembentukan PKR.<br /><br />“Ada lampu hijau bagi kita untuk terus melanjutkan usulan pembentukan PKR yang selama ini sudah tertunda,” jelasnya. <strong>(*)</strong></p>