Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, memerintahkan kepada semua bupati/wali kota yang ada di Kalimantan Barat untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan membayar pajak kendaraan tepat pada waktunya. <p style="text-align: justify;"><br />"Saya minta agar Kepala daerah di Kalimantan Barat segera mengecek kendaraan dinasnya jangan sampai tidak bayar pajak, karena Pemprov Kalbar akan terus melakukan razia kerja sama dengan Polantas, LLAJ dan Pajak di seluruh Kalbar," kata Cornelis, saat menghadiri Kunjungan Kerja Gubernur dan Serah terima Bupati Sekadau periode 2010-2015 di Gedung Sekadau, Selasa.<br /><br />Menurutnya, penilangan yang terjadi pada mobil dinas Bupati Kapuas Hulu pada Senin (21/9) karena tidak membayar pajak kendaraan sampai delapan tahun dinilai sangat memalukan.<br /><br />"Apa kerja bagian umumnya, apakah tidak dianggarkan atau sudah dianggarkan tapi tidak dibayarkan. Saya harap, ini bisa menjadi pelajaran untuk daerah lainnya," tuturnya.<br /><br />Cornelis sangat menyesalkan sampai terjadi penilangan terhadap mobil dinas Bupati Kapuas Hulu dalam razia gabungan di Kota Putussibau, karena pajak kendaraan yang ditumpangi penjabat Bupati Kapuas Hulu Marius Marcellus Tj, mati sampai 8 tahun.<br /><br />Orang nomor satu di Kalbar itu mengingatkan para pejabat termasuk kepala dinas agar membayar pajak dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, karena pajak tersebut salah satu sumber pendapatan asli daerah.<br />Selain masalah pajak, gubernur juga mengingatkan kepala daerah se kabupaten/kota di Kalbar menjaga ketenteraman dan ketertiban dan teritorial di wilayahnya.<br /><br />"Rakyat harus dijaga diayomi dan dilindungi jangan sampai masyarakat mendapat masalah," ujar Cornelis.<br /><br />Dirinya juga menyoroti anggaran jangan sampai tidak terealisasi akibat ketakutan penyelenggara pemerintahan, karena di Kabupaten Sekadau menurut PJ Bupatinya MH Munsin baru mencapai 20 persen.<br /><br />"Sekarang realisasi anggaran baru 20 persen di Sekadau, karena jika sudah September apakah terkejar, kalau tidak maka akan terjadi stagnan ekonomi. Minta pendampingan aparat hukum, tapi kalau sengaja merampok uang negara ya ditangkap, segera mengecek dan merealisasikan, jika tidak bisa kenapa, bicarakan dengan polisi dan jaksa," tegas Cornelis lagi.<br /><br />Mantan Bupati Landak itu juga memerintahkan Pemkab agar segera menyusun anggaran perubahan dengan DPRD, itu tugas penjabat bupati jangan sampai merugikan rakyat.<br /><br />"DPRD juga jangan sampai membawa lari palu," katanya. (das/ant)</p>
