Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan, para bupati dan wali kota untuk melakukan kontrol terhadap pemberian bantuan sosial dan hibah. <p style="text-align: justify;">"Jangan urusan wajib seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lupa karena anggaran banyak terserap untuk Bansos dan hibah," kata Cornelis di Pontianak, Kamis.<br /><br />Ia meminta, bupati/wali kota untuk berhati-hati dalam mencairkan Bansos dan hibah karena bisa terjerat hukum.<br /><br />"Sebaiknya kepala daerah berhati-hati dalam memberikan persetujuan dalam memberikan Bansos dan hibah kalau tidak mau berurusan dengan hukum," katanya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar juga mengingatkan bupati/wali kota untuk tidak lagi memberikan bantuan pada klub-klub sepak bola karena telah dilarang dan ada aturannya.<br /><br />Wali Kota Pontianak Sutarmidji dalam beberapa kesempatan menyatakan, sejak kepemimpinannya dua tahun terakhir telah menekan pos Bansos dari yang dahulu sebesar Rp50 miliar per tahun hingga Rp8 miliar untuk tahun 2011.<br /><br />"Bansos diperkecil karena lebih banyak yang tidak bermanfaat dan sulit dalam meminta pertanggungjawaban. Sehingga kami menyalurkan Bansos kepada yang memang membutuhkan dan bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan," kata Sutarmidji.<br /><br />Ia menargetkan, sejak kepemimpinannya bisa menuntaskan pembangunan rumah tidak layak huni sekitar 6.000 unit yang tersebar di kota itu hingga tahun 2013 di akhir masa jabatannya.<br /><br />"Tiap tahun sekitar 500-600 unit rumah tidak layak huni yang telah kami bangun menggunakan APBD pemkot Pontianak dan dari pos anggaran Bansos serta didukung oleh pemerintah pusat sehingga jumlahnya bisa mencapai seribu unit per tahun," kata Sutarmidji.<strong> (das/ant)</strong></p>
