Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis meminta kepada seluruh kepala dinas/badan untuk tidak keliru dalam mengelola keuangan negara. <p style="text-align: justify;"><br />"Saya mengingatkan agar jangan sampai keliru dalam mengelola keuangan negara. Karena masing-masing kepala dinas/badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut," ungkap Cornelis di Pontianak, Jumat.<br /><br />Terkait penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2010 dengan meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terdapat banyak kesalahan dalam pengelolaan aset.<br /><br />"BPK pun akhirnya mau mengaudit, agar kami tahu berapa aset dan kemana pengelolaannya," jelas Cornelis.<br /><br />Selama ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah melakukan pendataan aset.<br /><br />"Dengan berdasar hasil audit BPK itulah, Pemprov Kalbar bersama dengan dewan membahasnya lebih dalam," kata Cornelis.<br /><br />Cornelis juga mengatakan bahwa tanggung jawab aset merupakan tanggung jawab Sekretaris Daerah sebagai pejabat daerah yang paling tinggi dalam pemerintahan di Kalbar, yang seharusnya mampu dalam mengelola aset daerah.<br /><br />Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2010.<br /><br />"Sebenarnya Kalbar bisa mendapat opini jauh lebih baik dari WDP. Sedikit lagi bisa wajar tanpa pengecualian. Persoalannya, saya meminta perhatian sekretaris daerah untuk serius terhadap aset negara," kata Anggota Komisi VI BPK RI, Rizal Djalil.<br /><br />Persoalan aset, kata dia, yang terjadi lebih pada organisasi internal. Misalnya, ada mobil berusia 20 tahun dan masih terdaftar, sedangkan mobilnya sudah tidak ada.<br /><br />"Seharusnya, bisa dihapus dan dikoordinasikan dengan BPK," katanya.<br /><br />Masih mengenai aset, Rizal pun mendukung pihak swasta yang ingin berinvestasi, tetapi harus secara benar, akuntabilitas, dan tidak boleh menyulitkan birokrasi.<br /><br />Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2010 menunjukkan Kalbar memperoleh surplus sebesar Rp100 miliar. Pada anggaran pendapatan daerah dianggarkan Rp1,6 triliun dan realisasinya Rp1,7 triliun. Anggaran belanja pemprov sebesar Rp1,56 triliun, tetapi realisasinya Rp1,4 triliun.<br /><br />"Ini menunjukkan ada upaya penghematan dan kehati-hatian untuk tidak menghabiskan dana. Ini langkah yang akuntabel," kata Rizal. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
