Gubernur Kalbar Pertahankan Kepala Dinas Terdakwa Korupsi

oleh
oleh

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis tetap mempertahankan dua kepala satuan kerja perangkat daerah yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan baju hansip senilai Rp 1,3 miliar. <p style="text-align: justify;">Menurut Cornelis di Pontianak, Kamis (20/01/2011), hukum di Indonesia mengedepankan asas praduga tidak bersalah. <br /><br />"Jelaslah, hukum Indonesia begitu," katanya usai pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar. Ia juga mengingatkan agar tidak muncul opini macam-macam selama proses hukum berlangsung. <br /><br />"Orang maju di pengadilan belum tentu dia itu bersalah. Itulah gunanya pengadilan," kata Cornelis. <br /><br />Ia menambahkan, untuk itu pengadilan tidak boleh diintervensi. <br /><br />Ia sendiri menyerahkan sepenuhnya masalah hukum yang menimpa bawahannya itu ke pengadilan. <br /><br />Ada dua kepala satuan kerja perangkat daerah yang menjadi terdakwa korupsi baju hansip yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Cornelius Kimha dan Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tonny Ferdy. <br /><br />Tonny Ferdy dalam pelantikan tersebut menduduki jabatan baru seiring perubahan struktur organisasi perangkat daerah Pemprov Kalbar yakni menjadi kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar. Sebelumnya setingkat Eselon IIB menjadi Eselon IIA. <br /><br />Sedangkan Cornelius Kimha tetap di posisinya di Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar. <br /><br />Dalam pelantikan itu, Fathan A Rasyid yang satu jam sebelumnya masih memimpin rapat Forum Kerja Sama Kalimantan sebagai Pulau Pangan Nasional karena statusnya masih Kepala Bappeda Kalbar, menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ia menggantikan Tri Budiarto yang kini menjadi Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <br /><br />Fathan A Rasyid digantikan Robert Nursanto, yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja sama Kalbar. <br /><br />Secara keseluruhan, ada 17 pejabat Eselon II yang dilantik.<strong> (phs/Ant)</strong></p>