Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin meminta kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah pemerintah setempat pada 2012 lebih digenjot sehingga keterlambatan realisasi belanja daerah tidak terjadi sebagaimana 2011. <p style="text-align: justify;">"Kita sering mendapatkan kritik dari media massa karena kinerja belanja daerah cukup lambat sehingga tidak bisa memberikan dampak optimal kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalsel," kata Gubernur pada penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk SKPD di Banjarmasin, Jumat.<br /><br />Menurut Gubernur, hingga semester III-2011 realisasi belanja daerah baru mencapai 61 persen, seharusnya pada semester tersebut seluruh belanja daerah termasuk proyek pembangunan sudah harus mendekati selesai.<br /><br />Dengan demikian, pada semester IV pemerintah daerah terkait memiliki kesempatan lebih leluasa untuk melakukan penilaian dan evaluasi untuk membenahi segala kekurangan yang mungkin terjadi.<br /><br />"Tetapi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran justru menumpuk pada akhir semester sehingga dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak maksimal," katanya.<br /><br />Diharapkan dengan penyerahan DPA yang lebih cepat, seluruh satuan dinas segera bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk belanja pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<br /><br />Diharapkan, pada 2012 kasus keterlambatan realisasi tidak kembali terjadi sehingga pertumbuhan ekonomi Kalsel bisa lebih ditingkatkan lagi.<br /><br />"Apalagi saat ini krisis kembali melanda dunia, diharapkan dengan adanya belanja pemerintah akan mampu menahan kemungkinan adanya imbas krisis tersebut," katanya.<br /><br />Kepala Biro Keuangan Pemprov Kalsel Muhammad Syah Jehan mengakui selama 2011 terjadi keterlambatan realisasi proyek pembangunan namun pada akhir tahun ini bisa dikejar dan telah mencapai 80 persen lebih.<br /><br />Keterlambatan terjadi antara lain karena proses lelang yang dilakukan memang terjadi keterlambatan karena beberapa hal teknis yang harus dilakukan.<br /><br />Selain itu, kata dia, juga karena persoalan dari pihak ketiga yang mungkin terlambat melakukan pencairan dana.<br /><br />"Tidak menutup kemungkinan keterlambatan realisasi belanja pembangunan karena dari pihak ketiga yang terlambat melakukan pencairan," katanya.<br /><br />Ke depan tambah Jehan, pihak akan terus melakukan pengawasan dan pantauan agar seluruh dinas bisa melaksanakan program kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan.<br /><br />Sehingga pada akhir tahun, seluruh laporan keuangan maupun pertanggungjawaban sudah bisa diselesaikan lebih awal. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
