Gubernur Kaltim Berkomitmen Laksanakan Program Swasembada Pangan

oleh

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak berkomitmen untuk melaksanakan program pemenuhan swasembada pangan melalui "food and rice estate" pada 2014, setelah beberapa tahun program nasional tersebut tertunda khususnya di daerah ini. <p style="text-align: justify;">"Semua bupati akan saya tegaskan lagi, supaya mau melaksanakan hal itu. Karena selama ini sepertinya saya kurang tegas kepada mereka (para Bupati) makanya program tersebut kurang maksimal. Padahal kita sudah programkan sekitar 400 ribu hektar lahannya," katanya di Samarinda, Kamis.<br /><br />Menurut Awang, bupati dan termasuk Wali Kota akan diundang untuk rapat koordinasi (rakor) terkait perencanaan program tersebut.<br /><br />Ia berharap tidak ada satupun kepala daerah yang tidak hadir pada pertemuan tersebut dengan harapan supaya koordinasi dan kebijakan bisa langsung ditetapkan dalam rakor tersebut.<br /><br />"Program ini sebenarnya tinggal komitmen kepala daerahnya saja. Dan Pak Dahlan Iskan (Menteri BUMN) sudah berkomitmen juga kalau sudah tersedia lahannya dan tidak bermasalah, maka Kaltim sangat potensial sebagai pelaksanaan program food and rice estate itu," ujarnya.<br /><br />Upaya penegasan itu, kata dia, adalah sebagai tindak lanjut dari komitmen 12 Gubernur se-Indonesia yang tandatangan dihadapan Presiden di Padang beberapa waktu lalu. Komitmen 12 daerah untuk swasemda pangan secara nasional.<br /><br />"Pada saat pertemuan gubernur itu, semua gubernur bisa hadir, mengapa tidak bupati dan wali kota nanti juga wajib hadir. Karena itu nanti saya harus tegasi supaya semua kepala daerah itu bisa hadir semuanya," ujarnya.<br /><br />Dia berharap, dari ketegasannya terhadap dengan bupati dan wali kota nantinya, dan kemudian terlaksana rakor soal pertanian tersebut, maka swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita Kaltim dapat tercapai.<br /><br />"Kita uga sudah mulai mengalokasikan anggaran di APBD minimal 10 persen. Itu sudah bentuk komitmen Pemprov terhadap sektor pertanian dalam arti luas. Tinggal kebijakan di masing-masing daerah saja lagi yakni Bupati dan Walikota itu," kata Awang. <strong>(das/ant)</strong></p>