Gubernur Kaltim Larang Masyarakat Blokade Objek Vital

oleh
oleh

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak melarang kelompok masyarakat memblokade sejumlah objek vital seperti Bandara Sepinggan Balikpapan, akses perdagangan batu bara, dan lainnya terkait tuntutan otonomi khusus. <p style="text-align: justify;">"Kita ingin tuntutan otsus (otonomi khusus) bagi Kaltim diperjuangkan melalui jalur konstitusional, jadi gak usahlah pakai demo dengan memblokade objek vital segala, seperti rencana beberapa kelompok masyarakat itu," kata Awang Faroek di Samarinda, Rabu.<br /><br />Apabila masyarakat tetap bersikeras memblokade sejumlah objek vital, pihaknya akan meminta Polda Kaltim langsung menangkap penggerak atau petinggi aksi tersebut karena hal itu tidak sesuai dengan jalur yang ingin ditempuhnya.<br /><br />Terkait skema perjuangannya, gubernur berharap ada dukungan DPR RI melalui inisiatif Undang-Undang tentang Otonomi Khusus. Dia mengaku optimistis mampu meyakinkan DPR RI agar mengusulkan pembentukan inisitif UU tersebut.<br /><br />Ia mengatakan perjuangan masyarakat menuntut otsus kian hari kian menggelora, sehingga pihaknya siap menyusun rencana aksi ke Jakarta guna memperjuangkan pembentukan otsus setelah ada keputusan DPRD Kaltim, yakni rekomendasi dukungan sebagai representasi perwakilan rakyat.<br /><br />Menurut ia, semakin cepat DPRD Kaltim membuat rekomendasi, maka akan semakin cepat pula pihaknya membuat rencana aksi ke Jakarta.<br /><br />Bahkan, gubernur berencana memimpin rapat untuk menentukan skema perjuangan mengenai pihak mana saja yang akan ditemui.<br /><br />Dalam mengawali aksi, utusan perwakilan masyarakat Kaltim yang terdiri dari gubernur, DPRD Kaltim, DPRD kabupaten/kota se- Kaltim, bupati, wali kota, forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD), pimpinan parpol, dan pengusaha akan melakukan seminar di Lemhannas.<br /><br />Seminar itu dilakukan untuk mengkaji tindakan yang akan diambil masyarakat Kaltim benar atau salah. Jika benar, maka tuntutan otsus ini akan diteruskan ke pusat Setelah dilakukan seminar di Lemhannas, lanjut Awang Faroek, aksi selanjutnya adalah akan menggelar pertemuan resmi dengan DPR dan DPD RI. Pertemuan tersebut diharapkan diterima oleh pimpinan DPR RI beserta semua fraksi.<br /><br />Aksi berikutnya adalah akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo beserta jajaran kabinetnya. "Diharapkan semua rencana aksi itu dapat berjalan sesuai skenario, kemudian Kaltim bisa menjadi otsus yang masih dalam kerangka NKRI," tambah gubernur. (das/ant)</p>