Gubernur Kaltim Lebih Setuju Pilkada Langsung

oleh

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) mengaku masih lebih setuju pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat ketimbang pemilihan dilakukan oleh DPRD. <p style="text-align: justify;"><br />"Saya lebih memilih pilkada langsung, dan rasa-rasanya saat pertemuan gubernur se-Indonesia beberapa waktu lalu, hampir semua gubernur menyatakan lebih setuju pilkada langsung," ucap Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat melakukan tanya jawab dengan wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/10).<br /><br />Menurutnya, biaya pilkada di masa mendatang bisa lebih murah apabila program KTP Elektronik (e-KTP) sudah dapat dituntaskan di semua kabupaten dan kota di Kaltim. Saat ini yang sudah melakukan e-KTP adalah Balikpapan dan Samarinda.<br /><br />Jika e-KTP sudah dapat dijalankan di semua daerah, maka dana untuk pos pengeluaran pilkada atau pemilu untuk cetak-mencetak akan menyusut, pasalnya pemilih cukup membawa KTP ke tempat pemungutan suara (TPS).<br /><br />Begitu pula dengan biaya pendataan pemilih, bisa dihilangkan dan masa tugas panitia pemilih juga bisa diperpendek sehingga biaya penyelenggaran pemilu tidak terlalu besar.<br /><br />Penggunaan e-KTP juga tidak menimbulkan adanya pemilih ganda, pasalnya sistem eleltronik melalui e-KTP akan menolak jika ada satu orang memilih dua kali.<br /><br />Dari itu, lanjutnya, alasan pemilihan kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD karena memboroskan anggaran, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk mengubah sistem pemilihan gubernur dari langsung oleh rakyat menjadi dipilih DPRD.<br /><br />Sedangkan pada 2013, lanjut dia, Pilkada Gubernur Kaltim kemungkinan akan dilakukan dua kali, sementara putaran pertama proses Pilkada-nya akan dimulai pada Juni 2013.<br /><br />Memang, lanjutnya lagi, biaya Pilkada di Kaltim termasuk sangat besar walau jumlah pemilihnya jauh lebih kecil ketimbang di Pulau Jawa.<br /><br />Misalnya untuk pemilihan Gubernur Kaltim 2008 lalu, anggaran yang harus digulirkan mencapai Rp350 miliar lebih. Penyebab mahalnya antara lain, pemilihan gubernur berlangsung dua putaran, pendataan pemilih juga memakan ongkos karena biaya transport di Kaltim sangat mahal.<br /><br />Namun, apabila program e-KTP tuntas akhir tahun ini, maka salah satu dampak positifnya adalah, berkurangnya biaya Pemilu, sebab tidak diperlukan lagi berbagai surat yang harus dicetak bagi kepentingan pemilih.<br /><br />Dengan pemberlakukan e-KTP, maka pemilih tinggal datang langsung ke TPS. Pemilih juga bisa menggunakan haknya di mana saja dalam satu daerah, sehingga akan ada penghematan besar-besaran dalam biaya Pemilu. <strong>(das/ant)</strong></p>