Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus memperbaiki sistem pelaporan keuangan daerah, meskipun pada 2014 mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. <p style="text-align: justify;"><br />"Pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah harus terus ditingkatkan meskipun saat ini sudah baik. Hal ini dilakukan agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel guna menjawab tuntutan dan permintaan masyarakat," kata Awang Faroek di Samarinda, Senin.<br /><br />Hal itu dikatakan gubernur saat memimpin rapat koordinasi kesiapan provinsi bersama kabupaten dan kota se-Kaltim guna menyukseskan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.<br /><br />Awang Faroek terus mendorong peningkatan sumber daya manusia, baik di tingkat Pemprov Kaltim maupun pemerintah di kabupaten/kota, baik di bidang tertentu yang terus dilakukan hingga kini maupun di bidang pengelolaan keuangan.<br /><br />Hal ini harus dilakukan guna menjawab tantangan yang ada, yakni dengan menyertakan staf bidang keuangan dalam pelaksanaan pendidikan, bimbingan teknis, kursus-kursus, maupun berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitasnya.<br /><br />Ia menambahkan peningkatan SDM bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, suatu pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten di bidangnya.<br /><br />Menurut gubernur, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, maka hal ini menjadi awal pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.<br /><br />Selain dari peraturan yang ada, dalam upaya peningkatan pengelolan keuangan juga harus didukung kesiapan SDM dalan jumlah yang cukup dan kualitas harus memadai. Pegawai keuangan juga harus menyesuaikan sistem aplikasi yang dibutuhkan dalam pelaporannya.<br /><br />"Bagi pemerintah, penerapan akuntansi berbasis akrual bermanfaat untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pengeluaran biaya pemerintah, termasuk untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, akuntabel, dan berbasis global," katanya.<br /><br />Ia menjelaskan sejumlah langkah yang telah diterapkan dalam peningkatan SDM bidang keuangan, di antaranya melibatkan kabupaten/kota dalam pelatihan bidang akuntansi berbasis akrual, kemudian sosialisasi penerapan standar akuntansi dan diklat implementasi sistem akuntasi pemerintah berbasis akrual.<br /><br />"Pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance," kata gubernur lagi. (das/ant)</p>
