Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menilai kebijakan politik hingga kini belum memihak ke petani, sehingga kesejahteraannya masih terabaikan. <p style="text-align: justify;">"Ada beberapa kebijakan yang sama sekali tidak menguntungkan petani," kata Cornelis saat dihubungi di Pontianak, Sabtu.<br /><br />Ia mencontohkan mengenai kepemilikan tanah yang dibatasi hanya dua hektare.<br /><br />"Apa yang bisa dilakukan petani dengan tanah seluas itu? Bank juga tidak akan tertarik memberi modal," ujarnya.<br /><br />Menurut dia, hal itu membuat petani termarjinalkan. Kemudian, harga produk pertanian juga dikendalikan sementara ketika ada masalah seperti serangan hama tindakannya sangat lambat.<br /><br />Petani, ujar dia, hanya mendapat bantuan berupa subsidi pupuk dan obat-obatan yang tidak sebanding dengan potensi pertanian di Indonesia.<br /><br />Ia membandingkan dengan negara maju seperti China yang sangat agresif membangun sektor pertanian. China bahkan meminjam lahan di negara lain, termasuk Kalbar ikut menjadi target ekspansi.<br /><br />Pihak China menyadari bahwa produk pertanian terutama beras sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.<br /><br />Ia berharap, petani mampu berubah sehingga sejajar dengan petani di negara maju seperti Selandia Baru, Australia dan Jepang.<br /><br />"Petani disana mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan tidak melulu sebagai obyek," katanya.<br /><br />Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Hazairin menambahkan, melalui kelompok tani, petani menjadi lebih kuat dalam produksi dan pemasaran. <strong>(das/ant)</strong></p>
