Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang mengklaim kekurangan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dipergunakan perusahaan besar swasta di provinsi tersebut, melainkan akibat belum terpenuhinya suplai dari pemerintah pusat. <p style="text-align: justify;">"Kalau perusahaan tambang ataupun perkebunan berharap dari BBM bersubsidi, maka akan mengalami kendala dalam bekerja, karena tidak ada satu pihak pun yang memberikan kepastian besaran suplainya," kata Teras di Palangka Raya, Rabu.</p> <p style="text-align: justify;">Selain itu, lanjut dia, berdasarkan pengakuan dari beberapa perusahaan harga BBM subsidi yang dijual oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab berbeda tipis dengan BBM industri. Untuk itu perusahaan yang beraktivitas lebih memilih membeli dari Petronas atau BBM non subsidi.</p> <p style="text-align: justify;">Menurut orang nomor satu di "Bumi Tambun Bungai" itu alasan tersebut rasional dan dapat diterima akal sehat. Apalagi usulan permintaan yang diajukan Pemprov Kalteng dari Januari sampai maret 2013 jenis premium 38.333 kiloliter, sedangkan realisasinya 28.333 Kiloliter, dan jenis solar 23.333 kiloliter realisasinya hanya 15.020 kiloliter.</p> <p style="text-align: justify;">"Kalau saya melihat kekurangan BBM bersubsidi karena penjualan di pinggiran perkotaan dan pedalaman kabupaten yang memang membutuhkan. Jadi bukan karena perusahaan seperti yang dituduhkan berbagai pihak," kata Teras.</p> <p style="text-align: justify;">Gubernur Kalteng itu mengaku dilematis melakukan penertiban dan pembatasan terhadap masyarakat. Sebab kebutuhan BBM subsidi sangat tinggi sementara disisi lain ketersediannya masih terbatas. Dirinya lebih mementingkan penyalurannya tidak salah sasaran.</p> <p style="text-align: justify;">Apalagi "Bumi Pancasila" tersebut telah memiliki tim untuk menindak oknum-oknum tidak bertanggungjawab menyalahgunakan BBM Bersubsidi. Bahkan aparat kepolisian setempat telah bekerja optimal mengawasi penyalurannya.</p> <p style="text-align: justify;">"Saya melihat kekurangan BBM subsidi yang menjadi penyebab panjangnya antrian di hampir seluruh SPBU di Kalteng," kata Teras sembari berharap Pemerintah Pusat melalui Pertamina berkenan memenuhi permintaan yang disampaikan pihaknya.</p> <p style="text-align: justify;">Demi memenuhi kebutuhan BBM tersebut, Dirinya berencana akan mengikuti pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pertengahan April 2013. Agenda utama pertemuan empat gubernur di Kalimantan itu untuk membahas kuota BBM yang hingga kini menjadi persoalan di kalangan masyarakat.</p> <p style="text-align: justify;">"Antrean dan permintaan BBM bersubdi di Kalteng belum ada apa-apa dibandingkan Kalsel. Antrean di Kalsel lebih parah dan memang benar-benar kekurangan masyarakatnya," demikian Gubernur Kalteng itu<strong>.(phs/Ant)</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p>
