Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengritik kepala daerah yang tidak hadir saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun 2014, karena dianggap tidak komitmen terhadap kepentingan rakyat. <p style="text-align: justify;">"Jangan hanya mau jadi pejabat saja, jangan sia-siakan kepercayaan dari rakyat," kata Cornelis di Pontianak, Senin.<br /><br />Dari 14 kabupaten dan kota, dua kepala daerah yang tidak datang yakni Bupati Ketapang Henrikus dan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan.<br /><br />Cornelis maklum kalau Muda Mahendrawan diwakili karena sudah kalah pada pilkada lalu, dan menunggu untuk serah terima jabatan.<br /><br />Sedangkan untuk Henrikus, menurut Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun tengah berobat ke Kuching, Sarawak.<br /><br />"Izin atau tidak? Saya kemana-mana saja lapor ke Presiden. Kalau tidak mau ya berhenti (jadi bupati), bukan saya yang dulu menyuruh maju," katanya, menegaskan.<br /><br />Ia mencontohkan Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Ibrahim Saleh dan Kapolda Brigjend Arie Sulistiyo yang bersedia hadir menerima penyerahan DIPA tersebut.<br /><br />Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak memaksakan pencairan anggaran menjelang akhir tahun, tanpa disertai pertanggungjawaban yang jelas.<br /><br />"Jangan dicairkan secara terpaksa, buat SPJ fiktif. Nanti berurusan dengan polisi, jaksa, pengadilan," ucap dia.<br /><br />Kalbar pada tahun 2014 melalui DIPA dan alokasi transfer mendapat Rp21,61 triliun.<br /><br />Rinciannya, satuan kerja vertikal kementrian/lembaga sebesar Rp6,68 triliun, SKPD untuk dekonsentrasi Rp201,92 miliar; SKPD untuk tugas pembantuan Rp406,08 miliar; SKPD untuk urusan bersama Rp320,60 miliar.<br /><br />Kemudian, transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp2,06 triliun dan transfer ke daerah untuk kabupaten/kota Rp11,93 triliun.<br /><br />Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kalbar Marni Misnur mengatakan, secara keseluruhan ada 655 DIPA yang diserahkan dengan total nilai Rp7,611 triliun.<strong> (das/ant)</strong></p>


















