Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menilai salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di provinsi itu, dipengaruhi oleh akses permodalan yang masih sulit diperoleh. <p style="text-align: justify;">"Jenis usaha sektor UMKM yang tumbuh di Kaltim antara lain bergerak di bidang pertanian, peternakan, nelayan, dan usaha kecil lainnya, ujar gubernur saat Pertemuan Perbankan se-Kaltim yang digelar di Gedung Bank Indonesia (BI) Kaltim di Samarinda, Selasa.<br /><br />Menurutnya, permodalan merupakan salah satu unsur penting dalam penciptaan usaha yang baik dan kondusif. Untuk itu, perlu terus ditingkatkan layanan untuk memperoleh jasa keuangan dengan baik.<br /><br />Layanan tersebut khususnya untuk mencarikan pemecahan terhadap masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM, yakni masih tingginya tingkat suku bunga dan syarat jaminan (agunan) yang sebagian besar tidak dimiliki oleh masyarakat usaha kecil.<br /><br />Dalam kaitan itu, dia menilai perlunya dilakukan diversifikasi sumber-sumber pendanaan bagi sektor riil dari lembaga keuangan. Sementara itu, langkah-langkah untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan dengan mengembalikan kepercayaan pasar dan publik juga harus giat dilakukan.<br /><br />Terkait dengan itu, maka pengembangan sistem pembiayaan mulai dari bantuan modal, kredit bersubsidi, dan penjaminan kredit perlu dikembangkan, selain adanya kredit komersial.<br /><br />"Infrastruktur ekonomi di Kalim harus dibangun dengan baik, terutama meliputi pengembangan jaringan perbankan guna menjangkau seluruh wilayah dan pusat pertumbuhan baru," ujar gubernur.<br /><br />Dia juga meminta perlu adanya pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dapat menjangkau semua desa, termasuk pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.<br /><br />Pemprov Kaltim, katanya lagi, menaruh harapan besar dan mengimbau agar peranan dunia perbankan dapat sepenuhnya berpartisipasi aktif merealisasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu program prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan.<br /><br />Sejak awal, katanya, Pemprov Kaltim mempersiapkan konsep Pemgembangan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada upaya fasilitasi dan pemberdayaan sektor riil, sehingga hal ini memerlukan perhatian semua pemangku kepentingan, termasuk perbankan. <strong>(das/ant)</strong></p>
