Gubernur Minta Perencanaan Harus disusun Berdasarkan Data

oleh

SINTANG, KN – Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji,  menghadiri pelaksanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 secara virtual dari Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak pada Jumat, 16 Juli 2021.

Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan agar perencanaan yang dilakukan oleh daerah termasuk Kabupaten Sintang harus disusun berdasarkan data.

Jangan sampai musrenbang yang disusun dengan data yang tidak valid, akibatnya capaianya semu. “Jangan sampai itu terjadi” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur, Sintang mendapatkan DAK tahun ini sebesar 55 milyar untuk memperbaiki beberapa jalan.

“Saya mengajak Pak Yosef Sudiyanto agar membuat surat kepada kami. Ajukan pembangunan kawasan kotalah. Sintang itu bisa betul-betul jadi kota. Ada trotoar yang bagus, karena apa, lambat laun, Sintang itu pasti jadi ibukota Provinsi Kapuas Raya. Cepat atau lambat. Kalau keputusan persetujuan provinsi Kapuas Raya hanya saya yang putuskan, maka sudah saya putuskan pembentukan provinsi Kapuas Raya. Tetapi karena keputusan ada di pemerintah pusat, maka kami hanya bisa mendorong pemekaran itu” terang Gubernur.

“saya minta Sintang itu adalah wajah yang dilihat seperti kota. Trotoarnya ada, saya siap bantu alokasikan pembangunan trotoar di Sintang. Supaya wajah Sintang bisa dinikmati oleh masyarakat. buat masyarakat senang, memang Sintang sangat luas. Ekonomi Sintang bagus. Jarot-Sudiyanto harus maksimal dalam membangun. Sintang bisa disulap menjadi calon ibukota provinsi Kapuas Raya” terang Gubernur.

Terkait lahan, kata bubernur, lahan yang 32 hektar untuk kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Kapuas Raya yang ada di depan Kantor Arpusda. Jangan di apa apakan lagi. Saya sudah sampaikan ke pemerintah pusat bahwa tanah, desain kantor gubernur dan DPRD nya sudah ada.

Sebenarnya kami sudah mau menata lahan tersebut, tetapi keburu ada covid-19 lalu batal. Saran saya, BPHTB menjadi salah satu sumber PAD.

Sintang itu harga tanah sama dengan Pontianak. Tapi, NJOP nya masih rendah. Transaksi orang kebanyakan berdasarkan NJOP bukan harga pasar. Saran saya, NJOP dekatkan dengan harga pasar, tetapi tidak membuat PBB meningkat. Naikan NJOP 80 persen mendekati harga pasar. Tarif PBB nya harus diturunkan, sehingga masyarakat tidak ribut” saran Gubernur.

Lanjut gubernur, di Pontianak ada kasus 2000 an transaksi pembelian tanah di notaris menggunakan transaksi pembebasan berkontrak untuk mereka menghindari BPHTB. PAD yang menjadi andalan adalah BPHTB yang dilakukan berdasarkan NJOP yang nilainya jauh dari harga pasar. PBB jangan dinaikan. CSR juga harus diperhatikan, jangan sampai kita bangun jalan, tapi mereka yang hancurkan. Soal listrik, Sintang sudah tidak banyak lagi yang belum teraliri listrik. (*)