GUBERNUR SARANKAN BUPATI KUBU RAYA IKUTI ATURAN

oleh
oleh

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis menyarankan Bupati Kubu Raya untuk mengikuti aturan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kabupaten tersebut. <p style="text-align: justify;">"Saran saya jangan melawan pemerintah pusat. Apa yang diperintahkan pusat itulah yang harus dilakukan, selesai," kata Cornelis di Pontianak, Rabu.<br /><br />Dirinya menegaskan, di dalam surat Menpan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala BKD Kalbar bernomor : B/1898/M.PAN-RB/8/2011, dijelaskan beberapa poin kesalahan Kabupaten Kubu Raya dalam penerimaan CPNS tahun 2010.<br /><br />"Dan surat itu sudah saya terima. Sehingga, bagi siapa yang tidak turut pada pemerintah pusat, nah itu dia risikonya, kita ini bukan kerajaan," ungkap Cornelis.<br /><br />Ia pun mengatakan, langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah Provinsi Kalbar yakni menunggu penerimaan CPNS tahun 2011 ini.<br /><br />"Kalau ada kuotanya ya syukur, tidak ada pun bersyukur juga," kata Cornelis.<br /><br />Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalbar, Robertus Isdius, hasil seleksi penerimaan CPNS tahun 2010 untuk Kabupaten Kubu Raya sudah dinyatakan batal oleh Kementerian PAN, sehingga Pemkab dapat mengajukan usulan baru untuk tahun ini dan menambah formasi sesuai kebutuhan setempat.<br /><br />Menteri PAN telah membatalkan rekrutmen CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2010 karena dianggap tidak sah. Itu disebabkan Kabupaten Kubu Raya tidak berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar dan juga tidak menggunakan perguruan tinggi negeri.<br /><br />Menurut dia lagi, pembatalan penerimaan CPNS sebanyak 236 orang tersebut, dikeluarkan melalui Surat Menpan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala BKD Kalbar bernomor : B/1898/M.PAN-RB/8/2011.<br /><br />Dia mengatakan surat tersebut dikeluarkan pada 12 Agustus 2011 dari Kepala BKN. Namun baru diterima BKD Kalbar pada 16 Agustus. Dalam surat tersebut dijelaskan pembatalan dikarenakan 6 opsi, salah satunya adalah dari jumlah peserta ujian sebanyak 3.952 peserta yang mengikuti ujian ditemukan 2.996 Lembar Jawaban Kertas (LJK) yang tidak ditandatangani peserta.<br /><br />Sementara itu dari 236 peserta yang dinyatakan lulus oleh Bupati Kubu Raya, terdapat 212 LJK yang tidak ditandatangani dan hanya 24 LJK yang ditandatangani. <strong>(das/ant)</strong></p>