Guru Inklusi Harapkan Perhatian Pemerintah Daerah

oleh

Sejumlah guru inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengabdi di sekolah umum di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah terkait masalah honor. <p style="text-align: justify;">Mengingat selama ini belum pernah menerima honor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten maupun provinsi, kata seorang guru inklusi SD Negeri 1.2 Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Ika Rahmawati, Rabu.<br /><br />Menurutnya, selama empat tahun mengabdi sebagai tenaga pendamping anak-anak berkebutuhan khusus hanya menerima upah dari orangtua siswa.<br /><br />"Honor dari pemerintah daerah maupun provinsi selama ini belum ada dan hanya mendapatkan sumbangan dari orangtua siswa sebesar Rp200 ribu per bulan " jelas Ika.<br /><br />Di SD Negeri 1.2 Belimbing Raya saat ini ada sembilan guru inklusi yang mengabdi sebagai guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus mulai dari autis, hiperaktif, tuna grahita hingga kesulitan atau lamban menangkap pelajaran.<br /><br />Sebagai guru pendamping ABK, Ika yang sudah mengantongi ijasah Pendidikan Luar Biasa (PLB) mengaku pernah dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan untuk direkrut sebagai guru kontrak namun hingga saat ini belum terealisasi.<br /><br />Sementara itu jumlah guru inklusi yang sudah memiliki ijasah Pendidikan Luar Biasa (PLB) di SD Negeri 1.2 Belimbing Raya sebanyak tiga orang namun tak satupun yang menerima honor dari pemerintah daerah maupun provinsi.<br /><br />Terpisah pengawas guru inklusi Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, Mudiono mengakui selama ini belum ada anggaran untuk honor guru inklusi dan mereka hanya mendapat sumbangan dari orangtua siswa yang berkebutuhan khusus.<br /><br />"Dari APBD kabupaten memang belum pernah dialokasikan dana untuk honor para guru inklusi padahal tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus cukup berat," jelas Mudiono. (das/ant)</p>