Sebanyak 30 orang Guru dari wilayah perbatasan yang terdiri dari Kecamatan Embaloh Hulu,Kecamatan Batang Lupar,Kecamatan Badau, Kecamatan Empanag dan Kecamatan Puring Kencana,mendatangi Kantor Bupati kapuas Hulu. <p style="text-align: justify;">Kedatangan "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" ini adalah untuk melakukan audiensi dengan Bupati Kapuas Hulu terkait dengan tunjangan Khusus daerah terpencil yang hingga kini belum mereka terima.<br /><br />Menurut keterangan dari para guru, tunjangan yang mereka tuntut untuk segera dibayarkan adalah selama 12 bulan pada tahun 2011.Selain menuntut pembayaran tunjangan, para guru ini juga menuntut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu, dan Kepala Bidang Ketenaga kerjaan pada Dinas Pendidikan Kapuas Hulu mundur dari jabatannya.<br /><br />Mereka menilai keduanya pilih kasih kepada sejumlah Guru dalam mendapatkan Tunjangan Khusus Daerah terpencil. Para guru juga mempertanyakan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan.<br /><br />Usai melakukan Audiensi dengan Bupati Kapuas Hulu M.Nasir serta Sektertaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu Jumran, S.Pd dan Kabag Humas Setda Kapuas Hulu Jantau, S.Sos, Kabag Umum Setda Kapuas Hulu Bung Tomo dan sejumlah staf ahli di Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, salah seorang perwakilan guru, Rupinus Buu mengatakan bahwa di wilayah perbatasan masih banyak Guru yang belum mendapatkan Tunjangan Khusus Daerah Terpencil.<br /><br />"Menurut catatan kami ada kurang lebih 100 lebih guru yang belum mendapat Tujangan," ungkapnya.<br /><br />Diungkapkannya dalam penetapan Tunjangan Khsusus Daerah Terpencil ada Guru yang seharusnya yang mendapatkan haknya malah justru tidak mendapatkan, bahkan ironisnya dalam satu sekolah ada yang mendapatkan tujangan dan ada juga yang tidak mendapatkan Tujangan padahal wilayah perbatasan tergolong dalam kategori daerah terpencil. <br /><br />“ Untuk itu Kami menuntut agar Tunjangan Khusus Daerah Terpencil selama 12 bulan selama Tahun 2011 harus segera dibayarkan kepada Kami,” ujarnya.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="../../data/foto/imagebank/20120104130719_3641853.JPG" alt="" width="600" height="450" /><br /><br />Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu, Jumran, S.Pd menjelaskan bahwa selama ini yang menjadi kelemahan yaitu tentang validasi data yang akan diusulkan sebab saat ini dalam pengajuan Tunjangan Khsusus Daerah Terpencil menggunakan system online tidak seperti dulu lagi yang menggunakan manual, Tidak hanya itu saat ini harus terdaftar dan menggunakan NUPTK apabila ada kesalahan sedikit maka nama yang bersangkutan tidak akan muncul dalam komputerisasi. <br /><br />Untuk itu kedepan yang harus dilengkapi dan sangat penting yaitu data yag valid, apabila ada yang masih kurag lengkap Kami siap memberitahukan, selain itu Jumran berharap keluhan tersebut tidak hanya diperjuangkan oleh Dinas Pendidikan Kapuas Hulu tetapi perlu kerja sama seluruh Guru, agar para Guru yang belum mendapatkan dalam Tunjangan Khsusu Daerah Terpencil dapat diajukan kepada Direktorat Pendidikan sebab program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. <br /><br />Sementara itu Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH mengatakan bahwa dirinya menyambut baik dengan kedatangan sejumlah Guru dalam memperjuangkan kesejahteraannya. <br /><br />“Saya menyambut baik maksud dan tujuan para Guru tersebut, sebab mereka berjuang untuk kesejahteraannya, namun apabila mereka menuntut agar Saya mengambil keputusan untuk membayar mereka selama 12 bulan, itukan harus berbagai pertimbangan sebab dana Tunjangan Khusus Daerah Terpencil berasal dari Pemerintah Pusat bukan berasal dari Daerah,”jelasnya.<br /> <br />Tidak hanya itu, dirinya juga meminta sejumlah Guru yang ada di daerah perbatasan untuk bersabar, sebab keluhan tersebut sudah menjadi catatan dirinya selaku Kepala Daerah, hanya saja dalam memperjuangkan tujangan tersebut harus ada perwakilan guru yang ikut serta menyuarakan ke Pemerintah Pusat.<br /><br />“Saya rasa dalam masalah dan persoalan ini merupaka tanggung jawab bersama, untuk itu nanti sangat penting ada yang mewakili ikut serta dengan Kami untuk memperjuangkannya ke Pemerintah Pusat, dan ini tetap Kita upayakan dalam memperjuangkan kesejahteraan Guru yang berada di daerah terpencil, khususnya yang berada di wilayah perbatasan,” pungkasnya. <strong>(phs)</strong></p>
