Gusti Arman : Pemerintah Mengabaikan Pancasila

oleh

Sultan Keraton Suryanegara Sanggau Drs Gusti Arman M Si menilai selama ini pemerintah baik pemertintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengabaikan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Terbukti dengan minimnya pembangunan di wilayah perbatasan khususnya Entikong Kabupaten Sanggau. <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan Gusti Arman, ketika dikonfirmasi disekitar Keraton Surya Negara Sanggau, belum lama ini. Sebagai satu diantara masyarakat yang berada di perbatasan, merasa mendapatkan diskriminasi dari segi pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini sehingga pemerintah harus kembali melihat Pancasila sebagai lambang negara.<br /><br />“Lihat saja sampai saat ini di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau dan perbatasan-perbatasan lain di Kalimantan Barat ini. Sebagian besar mengeluhkan kondisi infrastruktur, padahal wilayah tersebut merupakan beranda terdepan negara ini yang mestinya mendapat prioritas pembangunan bukan justru sebaliknya,” tandasnya.<br /><br />Sehingga tidak diherankan menurut Gusti Arman, ada beberapa wilayah di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang hingga kini belum bisa ditempuh dengan jalur darat dari Sanggau. Tapi justru bisa ditempuh dengan jalur darat melalui negara tetangga Malaysia yang semestinya menjadi hal yang sangat ironis jika difikirkan menggunakan akal sehat.<br /><br />“Dalam sila kedua Pancasila disebutkan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” selaras dengan sila kelima Pancasila yang menyebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dengan kondisi infrastruktur yang ada sekarang di perbatasan, benarkan apa yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila tersebut,” ungkapnya.<br /><br />Jika keadilan sosial dan tidak ada lagi rasa memanusiakan manusia seperti sila kelima Pancasila dikatakan Gusti Arman, maka harus disadari bahwa Pancasila sedang terancam di wilayah perbatasan. Dan tidak perlu diherankan menurutnya jika sejak beberapa tahun terakhir masyarakat di perbatasan memilih pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia daripada menjadi WNI.<br /><br />“Karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, sementara negara tetangga lebih menjanjikan dari segala hal baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainya. Tidak menjadi hal yang aneh jika kemudian masyarakat memilih pindah kewarganegaraan. Karena ini menyangkut kehidupan yang lebih menjanjikan,” tandasnya.<strong> (phs)</strong></p>